BORNEONEWS, Sampit – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur, Mariani menyoroti pentingnya pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai instrumen utama pembangunan di tingkat desa.
Namun ia menekankan bahwa lemahnya pengawasan terhadap penggunaannya bisa memicu penyimpangan, baik berupa korupsi maupun proyek-proyek yang tidak tepat sasaran.
"Dana Desa seharusnya menjadi solusi untuk pembangunan yang merata, tetapi tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko penyalahgunaan yang merugikan masyarakat," kata Mariani, Minggu, 24 November 2024.
Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberdayaan Inspektorat Daerah agar lebih aktif dalam melakukan audit penggunaan dana. Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dioptimalkan sebagai pengawas di tingkat desa.
"Kami juga mengusulkan pelatihan rutin bagi perangkat desa dan BPD. Ini penting agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan desa serta pelaporan yang akuntabel. Dengan begitu, dana desa benar-benar bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran," tambahnya.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel tidak hanya mempercepat pembangunan di desa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan manfaat dana desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (DEWI PATMALASARI/r)
