BORNEONEWS, Sampit – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, menyoroti keterlambatan proses lelang pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang sering terjadi di daerah ini. Hal ini dinilai menghambat realisasi anggaran serta pelaksanaan pembangunan fisik yang optimal.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat proses lelang dengan memulai tahapan persiapan sejak awal tahun anggaran. Langkah ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan target,” ujar Mariani, Senin, 25 November 2024.
Menurut Mariani, proses lelang yang terlambat tidak hanya menghambat penyelesaian proyek, tetapi juga berpotensi menyebabkan lonjakan harga bahan baku akibat keterlambatan pengerjaan. Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong adanya pembenahan dalam sistem pengadaan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang PBJ.
“Pemerintah daerah harus memastikan penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berjalan dengan baik. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa bisa terjamin,” tambahnya.
Fraksi Golkar menilai, percepatan lelang di awal tahun akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap dengan maksimal. Selain itu, hal ini juga akan meminimalkan risiko proyek mangkrak yang sering terjadi akibat waktu pelaksanaan yang terlalu mepet.
--page
Dengan berbagai tantangan pembangunan di Kotim, percepatan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. (DEWI PATMALASARI/Y)
