BORNEONEWS, Palangka Raya -- Pemberangkatan delegasi Kalimantan Tengah dalam rangka pekan olahraga nasional (PON) XIX diminta selektif. Artinya tidak semua yang terdaftar sebagai kontingen sebanyak 400 orang berangkat. Ini soal rasionalisasi anggaran termasuk untuk alokasi bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng.
Permintaan dan imbauan itu dilontarkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalteng. Sebab dana yang diajukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) belum dibahas dan disahkan, padahal itu sebagai dasar pencairan. Sedangkan saat ini, sudah terkucur Rp16,7 miliar ke KONI Kalteng, termasuk diantaranya untuk pemberangkatan kontingen PON.
“Gubernur meminta agar laporan yang dulu, tentang penggunaan yang Rp16,7 miliar tadi. Kedua, karena ini pembinaan atlet maka beliau berharap dalam penggunaan lebih selektif kirim delegasi,” kata Kepala Biro Keuangan Setda Kalteng Kaspinor, Rabu (7/9/2016).
“Hal ini beliau minta agar disampaikan ke KONI karena keuangan kita belum stabil akibat penundaan Rp303 miliar lebih dari Dana Bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) yang dipangkas. Ini yang perlu dipahami masyarakat Kalteng dan inilah realitas kondisi keuangan kita,” sambung dia.
Terkait mekanisme pencairan anggaran, Kaspinor mengatakan saat ini tahapan penganggaran sudah dijalankan. Hanya saja dalam hal pencairan APBD-P, mekanismenya harus mendapat pembahasan persetujuan bersama di DPRD Kalteng. Sementara tahapan pembahasan belum final dan belum terjadwal.
“Sehingga tambahan dana PON yang diusulkan itu, tidak bisa disalurkan., karena dasar untuk menyalurkan itu belum ada. Mekanismenya jelas, yaitu melalui APBD-P,” katanya.
Selain itu, masih menurut Kaspinor, saat terjadi pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat ini, di saat bersamaan Pemprov memasuki masa akhir-akhir pekerjaan yang memerlukan pendanaan yang segera harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
“Maka TAPD dalam hal ini melakukan penyesuaian sesuai dengan kemampuan penerimaan dan apa yang harus dibayarkan, begitu juga pada KONI karena melekat pada APBD-P ini,” katanya.
Ia mengatakan, total dari dana APBD murni sebanyak Rp17,5 miliar sudah dicairkan Rp16,7 miliar. Masih ada sisa Rp800 juta dari anggaran APBD murni itu yang belum cair karena itu di triwulan IV bulan depan.
“Kita sekarang kan bahas mekanismenya. Kalau bicara cukup ataukah tidak (dari anggaran APBD murni itu) maka kita bisa mengevaluasi berdasarkan dari laporan penggunaan anggaran. Nah, Sementara ini kan kita menerima sisi perencanaan saja, belum yang laporan realistis penggunaan anggaran yang adauntuk apa saja,” pungkasnya. (ROZIKIN/m)
