BORNEONEWS, Sampit – Kekurangan jumlah sekolah menengah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius anggota DPRD Kotim. Anggota Komisi III DPRD Kotim, Marudin, mempertanyakan langkah strategis yang diambil pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah siswa SD dan satuan pendidikan SMP yang tersedia.
"Kalau kita melihat data kependidikan, jumlah siswa SD tidak seimbang dengan jumlah satuan pendidikan SMP. Bagaimana kita menampung anak-anak kita lulusan SD agar tetap bisa melanjutkan ke jenjang SMP," kata Marudin, Jumat, 29 November 2024.
Berdasarkan data dari Dapodik dan Info GTK yang disampaikan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Kabupaten Kotim memiliki total 766 satuan pendidikan, yang terdiri dari 7 persen SD swasta, 39 persen SD negeri, 10 persen SMP negeri, 4 persen SMP swasta, 1 persen TK/PAUD negeri, dan 39 persen TK/PAUD swasta. Secara jumlah, SD mendominasi satuan pendidikan di daerah ini.
Sementara itu, jumlah peserta didik di Kotim mencapai 84.568 siswa. Dari total tersebut, siswa SD negeri mencapai 47 persen, SD swasta 16 persen, TK/PAUD negeri 1 persen, TK/PAUD swasta 12 persen, SMP negeri 17 persen, dan SMP swasta 7 persen. Ketidakseimbangan ini memicu kekhawatiran akan keterbatasan daya tampung di jenjang pendidikan menengah.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menyoroti masalah zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPSB) yang memperparah persoalan ini. "Persiapan anak didik kita menuju pendidikan menengah dengan keterbatasan rombongan belajar (rombel) di satuan pendidikan menengah sepertinya setiap tahun akan mengalami permasalahan yang sama," ujar Dadang.
Menanggapi hal ini, Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk memetakan kebutuhan penambahan sekolah.
"Strategi untuk menambah sekolah harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti jarak antar sekolah, potensi siswa di daerah tertentu, dan keberadaan sekolah pendukung," jelas Irfansyah.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sekolah baru harus efisien dan sesuai kebutuhan. Selain itu, untuk daerah perkotaan, pembangunan sekolah mungkin harus vertikal karena keterbatasan lahan.
Pihaknya juga akan memperhatikan wilayah di luar kota untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Seperti di Kecamatan Parenggean yang saat ini jumlah penduduknya semakin padat. (DEWI PATMALASARI/j)
