BORNEONEWS, Sampit – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Irfansyah, memaparkan strategi untuk mengatasi kesenjangan jumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan, khususnya antara SD dan SMP. Menurutnya, penambahan sekolah harus didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan perencanaan matang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
“Strategi penambahan sekolah ini tidak bisa sembarangan. Kami memiliki beberapa rumus untuk menentukan kebutuhan, seperti jarak minimum antar sekolah. Untuk SD, jaraknya minimal 3 km, sedangkan SMP 6 km. Dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa lagi membangun sekolah secara berkelompok di satu lokasi seperti dahulu," kata Irfansyah, Jumat, 29 November 2024.
Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk usia sekolah menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kebutuhan. "Kami akan melihat potensi siswa di desa tersebut. Jika jumlah anak usia sekolah hanya 10 atau bahkan 3 orang, pembangunan sekolah baru akan mubazir. Hal ini juga berlaku untuk SMP, di mana sekolah pendukung seperti SD di sekitarnya harus mampu meluluskan jumlah siswa yang cukup untuk mendukung pendirian SMP baru," katanya.
Data menunjukkan bahwa jumlah SD memang lebih banyak dibandingkan SMP, sementara jumlah SMA lebih sedikit dari SMP. Hal itu karena mayoritas desa di Kotim memiliki SD, namun untuk SMP biasanya hanya terdapat satu di setiap kecamatan.
Irfansyah juga menyoroti dinamika populasi di daerah tertentu, seperti Parenggean dan Samuda. "Di beberapa daerah, perkembangan penduduk cukup pesat. Namun, ada juga sekolah yang hanya memiliki dua atau tiga murid akibat migrasi orang tua mereka bekerja di Perkebunan Sawit. Meski begitu, sekolah-sekolah ini tetap kami pertahankan agar akses pendidikan tidak terputus," tegasnya.
Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan, pembangunan sekolah vertikal menjadi salah satu solusi yang sedang dikaji.
"Karena perkembangan di perkotaan tidak memungkinkan lagi pembangunan ke kiri atau ke kanan, kami harus merancang sekolah bertingkat. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk melakukan analisis lebih lanjut," ujar Irfansyah.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Dapodik dan Info GTK yang disampaikan Disdik setempat, Kabupaten Kotim memiliki total 766 satuan pendidikan, yang terdiri dari 7 persen SD swasta, 39 persen SD negeri, 10 persen SMP negeri, 4 persen SMP swasta, 1 persen TK/PAUD negeri, dan 39 persen TK/PAUD swasta. Secara jumlah, SD mendominasi satuan pendidikan di daerah ini.
Sementara itu, jumlah peserta didik di Kotim mencapai 84.568 siswa. Dari total tersebut, siswa SD negeri mencapai 47 persen, SD swasta 16 persen, TK/PAUD negeri 1 persen, TK/PAUD swasta 12 persen, SMP negeri 17 persen, dan SMP swasta 7 persen. Ketidakseimbangan ini memicu kekhawatiran akan keterbatasan daya tampung di jenjang pendidikan menengah. (DEWI PATMALASARI/j)
