BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah benar-benar harus kencangkan ikat pinggang. Rasionalisasi anggaran dengan menghemat dan mengurangi belanja tidak perlu harus dilakukan. Data terakhir, jumlah anggaran yang tidak disalurkan pemerintah pusat ke Pemprov Kalteng mencapai Rp303,451 miliar lebih.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat daerah (Setda) Kalteng Kaspinor menyebut, total anggaran itu (yang tidak ditransferkan) berasal dari dua sumber. Pertama dari dana bagi hasil (DBH) Bukan pajak, dan kedua berasal dari pemotongan dana alokasi umum (DAU).
“Dari komponen DBH bukan pajak/SDA dengan nilai Rp 69 miliar lebih (yang tidak disalurkan), dan dari DAU Rp 234.451.066.852. Sehingga total yang tidak disalurkan ke kita sebesar Rp 303.451.066.852,” terang Kaspinor.
Dengan adanya pengurangan ‘suplay’anggaran ini, sambungnya, akan berdampak atau implikasi terhadap total pendapatan di struktur APBD 2016. Plapon anggaran di APBD-Perubahan pun akhirnya harus terkoreksi cukup banyak dari APBD Murni yang dibuat pada masa sebelum Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Said Ismail menjabat.
“Komponen Pendapatan otomatis berkurang. Dari semula Rp3.655.998.010.950 menjadi Rp3.369.236.875.000. Ini dari plafon KUPA-PPAS,” jelasnya lebih lanjut.
Jauh berkurang, terangnya, karena pada APBD Murni tercatat total pendapatan daerah mencapai Rp4.235.998.010.950, dengan jumlah dan belanjanya Rp4.224.575.252.130 atau mengalami surplus.
Kepala Bappeda Kalteng, Herson B Aden menambahkan, dengan adanya pemangkasan dan penundaan transfer dana pusat ke daerah tersebut, mengakibatkan konsekuensi terhadap pelaksanaan program. Antara lain, ada proyek pembangunan yang tertunda pembayarannya, dan ada pula yang dibatalkan. Khususnya bagi lelang yang belum dilaksanakan.
“Sebagian ada yang belum dibayarkan tetapi tetap dilaksanakan karena sudah berjalan. Jumlahnya Rp56 miliar, ini tetap dibayar tetapi dilunasi pada 2017. Sedangkan yang lelangnya belum final, ya tidak dilanjutkan dulu,” jelasnya. (ROZIKIN/m)
