BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Marudin, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan pos sektor pemadam kebakaran di Kecamatan Seranau. Menurutnya, keberadaan pos ini sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi potensi kebakaran hutan, lahan, dan permukiman di wilayah tersebut.
“Seranau memiliki potensi kebakaran yang tinggi karena wilayahnya didominasi lahan gambut yang sangat luas. Jika mengandalkan bantuan dari Mako Damkar di Kota Sampit, ini akan sulit karena medan yang harus ditempuh cukup berat,” kata Marudin, Selasa, 3 Desember 2024.
Marudin menjelaskan, akses menuju Seranau melalui penyeberangan sungai dengan fasilitas Ferry dan dermaga saat ini belum memadai untuk mengangkut unit pemadam kebakaran. Selain itu, jalur alternatif melalui Kecamatan Cempaga memerlukan waktu yang lebih lama karena jaraknya cukup jauh.
“Jika terjadi kebakaran, waktu respons sangat penting. Dengan pos sektor di Seranau, unit damkar dapat segera dikerahkan tanpa harus menghadapi kendala medan dan jarak,” katanya.
Selain membantu respons kebakaran, Marudin menekankan pentingnya pos sektor untuk membangun sinergi dengan masyarakat setempat.
“Keberadaan pos sektor tidak hanya untuk penanganan kebakaran, tetapi juga memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang mencegah dan menangani kebakaran lahan, hutan, dan permukiman. Selain itu, pos ini juga membantu penyelamatan masyarakat dari ancaman seperti binatang buas,” tambahnya.
Pos sektor yang direncanakan di Seranau diharapkan dapat mencakup beberapa desa, seperti Terantang, Batuah, Seragam Jaya, dan Ganepo. Dengan pos yang strategis, respons terhadap kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan lebih efektif.
“Pembentukan Pos Sektor ini sangat penting dan harus diprioritaskan. Selain melindungi masyarakat di Seranau, pos ini juga akan berdampak pada wilayah Kotim secara umum. Jika tidak ada pos sektor, kebakaran di Seranau dapat memicu kabut asap yang menyebar dan memengaruhi wilayah lainnya,” imbuhnya.
Marudin mendorong agar pembangunan pos sektor ini dapat direalisasikan segera, termasuk melalui pengalokasian anggaran pada tahun 2025.
“Kami berharap ini bisa dilaksanakan pada anggaran murni 2025. Langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat infrastruktur penyelamatan di Kotim,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
