BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail menekankan enam prioritas pengembangan kawasan regional Kalimantan yang harus diwujudkan selama tiga tahun ke depan. Diantaranya adalah bagaimana agar Kalimantan mencapai kedaulatan bidang pangan dan energi.
Penekanan itu disampaikan saat Pertemuan dan Rapat Kerja Gubernur se-Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) melaksanakan pertemuan/audiensi dengan DPD RI di Jakarta, Kamis (8/9/2016). Habib Said Ismail bertindak sebagai Koordinator FKRP2RK tahun 2016.
“Program kegiatan prioritas pembangunan Regional Kalimantan 2017-2018 fokus pada beberapa bidang prioritas pembangunan, yaitu Percepatan pembangunan konektivitas, Kedaulatan pangan (lumbung pangan nasional), Kedaulatan energi, Pembangunan kemaritiman dan kawasan perbatasan, Pengembangan industri dan pariwisata, serta Sumber daya alam dan lingkungan hidup,” jelas Said seperti dikutip Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalteng, Marianitha, Jumat (9/9/2016).
Lanjut dia, Rapat Kerja Gubernur se-Kalimantan dengan DPD RI tersebut dalam rangka penyampaian usulan program/kegiatan prioritas dan percepatan pembangunan wilayah Kalimantan 2017-2018 hasil Musrenbang Regional Kalimantan, untuk menjadi bahan masukan dalam pembahasan penganggaran oleh Pemerintah Pusat dan lembaga legislatif.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, serta dihadiri Pimpinan Komite II, IV, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan, Wagub Kalteng, Wagub Kalimantan Selatan, Kepala Bappeda Provinsi se-Kalimantan, dan perangkat daerah terkait. Gubernur Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara masing-masing diwakili pejabat Bappeda.
“Langkah percepatan pembangunan di Kalimantan sangat diperlukan lima provinsi di Kalimantan guna mengejar disparitas pembangunan dibandingkan wilayah regional lainnya (Jawa, Bali, Sumatera). Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Alokasi pendanaan yang kembali ke regional Kalimantan oleh pusat, diharapkan lebih adil dirasakan oleh masyarakat di wilayah regional Kalimantan,” katanya.
Menjelaskan terkait program prioritas tersebut, Habib Said menyebut untuk percepatan pembangunan konektivitas adalah meliputi jalan dan jembatan lintas Kalimantan, jalan tol, pelabuhan laut dan tol laut dalam rangka pengembangan kawasan industri dan mendukung program poros maritim, bandar udara, jalan kereta api, serta komunikasi dan informatika.
Untuk segmen kedaulatan pangan, mencakup pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian dan pengairan, pencetakan sawah, peningkatan produksi dan industri pertanian, penyediaan lahan dan penguatan kelembagaan pertanian se-Kalimantan. Hal ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan lumbung pangan nasional.
Kemudian bidang kedaulatan energi, meliputi pembangunan pembangkit listrik dan jaringannya (interkoneksi se-Kalimantan), serta pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan guna mewujudkan kedaulatan energi dan Kalimantan sebagai lumbung energi.
Keempat, yaitu pembangunan kemaritiman dan kawasan perbatasan adalah dalam rangka mendukung poros maritim dan pengembangan pelabuhan untuk kelautan/perikanan, serta percepatan pembangunan wilayah dan kawasan perbatasan di Kalbar, Kaltara, Kaltim.
Selanjutnya, Pengembangan industri dan pariwisata mencakup pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri dan hilirisasi produk primer, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur, SDM, pemasaran destinasi pariwisata. (ROZIKIN/m)
