BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Selain meminta Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) untuk mengurangi belanja perjalanan dinas, dalam rapat paripurna yang digekar oleh DPRD Kobar baru-baru ini, Fraksi Golkar juga mengusulkan agar Pemkab Kobar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah.
Anggota DPRD Kobar dari Fraksi Golkar Sutiyana mengatakan pihaknya percaya bahwa dengan optimalisasi anggaran, Pemkab Kobar dapat lebih fokus pada berbagai program yang memiliki dampak langsung pada masyarakat.
"Contohnya seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Semua program ini memerlukan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran," jelas Sutiyana.
Sutiyana mengatakan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Fraksi Golkar berharap Pemkab Kobar dapat meningkatkan pengawasan dan keterbukaan terkait alokasi anggaran, agar setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," jelas Sutiyana.
Karena, lanjut Sutiyana, transparansi anggaran akan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
"Harapannya kebijakan pengurangan belanja perjalanan dinas ini dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam perencanaan anggaran. Dengan pendekatan yang matang, diharapkan langkah efisiensi anggaran ini dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan hasil yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,"jelas Sutiyana.
Fraksi Golkar, menurut Sutiyana, betharap agar hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemkab Kobar dalam penyusunan anggaran ke depan.
"Pengurangan belanja perjalanan dinas diharapkan tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga memberi ruang lebih besar bagi berbagai program yang dapat mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kobar," jelas Sutiyana. (WAHYU KRIDA/j)
