PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kauoaten Kotawaringin Barat (Kobar) menunjukkan peningkatan jumlah laporan kasus pelecehan terhadap  perempuan dan anak dalam 2 tahun terakhir. 

Kebanyakan korban adalah anak-anak di bawah umur yang menjadi sasaran pelaku di lingkungan sekitar mereka.

Wakil Ketua II DPRD Kobar Sri Lestari menegaskan hal ini menjadi perhatian khusus bagi DPRD untuk mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan tersebut.

"Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, seperti pembentukan layanan pengaduan dan pendampingan psikologis bagi korban perlu diapresiasi. Tetapi langkah tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pencegahan dan penegakan hukum," jelas Sri Lestari.

Karena, menurut Sri Lestari, pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal agar ada efek jera, dan program edukasi harus lebih digencarkan

"Kami mengimbau pran aktif masyarakat untuk  melaporkan kasus-kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan mereka. Ketakutan dan rasa malu seringkali menjadi penghambat bagi korban dan keluarga untuk mencari keadilan," jelas Sri Lestari.

Sri Lestari  juga meminya masyarakat agar jangan takut melaporkan pada pihak berwajib  bila mengetahui adanya kejadian tersebut di lingkungannya.

"Karena mendiamkan peristiwa tersebut hanya akan membuat pelaku semakin berani," tegas Sri Lestari.

Sri Lestari juga mengusulkan agar edukasi mengenai perlindungan anak dan perempuan dimasukkan dalam kurikulum sekolah. 

"Sehingga anak-anak dapat memahami hak-hak mereka sejak dini dan lebih berani berbicara jika menghadapi situasi yang mengancam. Langkah ini, bisa menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi kasus pelecehan di masyarakat," jelas Sri Lestari.

Sri Lestari mengatakan, DPRD Kobar berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. 

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, harus bersinergi untuk memastikan perempuan dan anak-anak di Kobat dapat hidup dengan aman dan bermartabat,” jelas Sri Lestari. (WAHYU KRIDA/j)