BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat perencanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Bencana Tahun 2024 bersama BPK RI Perwakilan Kalteng, Selasa, 17 Desember 2024.
Plt. Sekda Kalteng, H. M. Katma F. Dirun, menilai kontribusi tim BPK RI yang telah memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif demi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan di Provinsi Kalteng.
“Kami sangat menyadari, kita selaku pelaksana atau eksekutor dari pelaksanaan kegiatan anggaran tentu sulit bagi kita untuk melihat kekurangan-kekurangan,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah melalui BPK membantu mencermati hal-hal yang perlu dibenahi di setiap perangkat daerah.
Ia menyampaikan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ada di wilayah Kalteng, Gubernur selalu mengingatkan pentingnya kerja sama yang solid atau kerja keroyokan antara semua pihak.
“Hal ini bertujuan untuk menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan karhutla secara lebih efektif,” ungkapnya. (HERMAWAN DP/j)
