BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mempersiapkan dapur umum untuk program makanan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
"Sampai saat ini kita menunggu juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) untuk menyiapkan dapur umum. Informasinya, sementara ini program harus dibiayai dari APBD minimal 2,5 persen dari PAD,” kata Bupati Kotim Halikinnor, Selasa, 31 Desember 2024.
Halikinnor berharap program ini dapat meningkatkan kesehatan dan gizi siswa, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Sanggul Lumban Gaol menjelaskan, pihaknya telah mengadakan rapat dengan camat untuk mendukung program ini. Sesuai arahan dari Badan Gizi Nasional, dapur umum yang akan dibangun harus memenuhi standar kesehatan.
“Setiap lokasi dapur umum membutuhkan lahan seluas 25x50 meter yang akan dipinjam bukan dihibahkan. Satu dapur umum memiliki kapasitas memasak hingga 4.000 porsi per hari. Bangunan ini akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” kata Sanggul.
Sebagai contoh, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang memiliki sekitar 16.000 siswa dari jenjang TK hingga SLTA, memerlukan empat titik dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi siswa di wilayah tersebut. Untuk itu, pihak camat diminta membagi zona distribusi agar proses penyediaan makanan tetap segar dan tidak rusak selama pendistribusian.
Lanjutnya, Pemkab Kotim akan melibatkan tim penggerak PKK dan ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi kewanitaan untuk mengelola dapur umum.
“Tenaga memasak akan memanfaatkan semaksimal mungkin ibu-ibu PKK maupun ibu-ibu lain yang ahli memasak,” ujarnya.
Program ini akan diterapkan di 17 kecamatan yang ada di Kotim, dengan minimal satu dapur umum di setiap kecamatan. Pemkab Kotim berkomitmen untuk memastikan program makanan bergizi gratis ini berjalan lancar, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. (DEWI PATMALASARI/H)
