BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan pada Selasa, 2 Januari 2024, menyoroti pentingnya ketelitian dalam administrasi layanan, terutama dalam penentuan fasilitas kesehatan (faskes) berdasarkan kelas.
Syaufwan Hadi meminta agar BPJS Kesehatan memastikan bahwa penempatan pasien pada kelas faskes sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Hal ini terkait dengan banyaknya laporan masyarakat tentang pasien BPJS yang menerima layanan tidak sesuai dengan keadaan ekonominya.
"Administrasi BPJS harus lebih cermat, terutama untuk memastikan faskes perkelas bagi masyarakat tidak mampu benar-benar tepat sasaran," tegasnya, Selasa, 2 Januari 2025.
Ia juga menekankan bahwa, keakuratan data dan validasi yang baik sangat penting untuk menghindari ketimpangan layanan.
"BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memperkuat verifikasi dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi pasien," sarannya.
Ia juga menjelaskan bahwa, penting bagi BPJS untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan situasi medis pasien.
Hal ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan dalam pelayanan, di mana pasien yang benar-benar membutuhkan tidak mampu mengakses fasilitas yang sesuai.
"Setiap kebijakan harus mengutamakan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga pelayanan kesehatan bisa dirasakan secara merata," ujarnya.
Syaufwan juga mendorong, BPJS Kesehatan untuk meningkatkan validasi data penerima manfaat dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan di lapangan. Dengan begitu, sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil dan efisien dapat terwujud. (MARINI/H)
