BORNEONEWS, Palangka Raya - Rencana Gubernur Kalimantan TengahSugianto Sabran menerapkan aturan memutasi plat non KH menjadi KH mendapat dukungan penuh dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Bahkan polisi menegaskan jika kebijakan orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini sah-sah saja mengingat ada UU yang mengaturnya.

“Saya akan mendukung penuh kebijakan pak gubernur dari non KH menjadi KH,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Kalteng Kombes Pol M Taslim kepada wartawan, Minggu (18/9/2016).

Dia menuturkan, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari tugas kepolisian. “Tugas polisi selain stabilisator juga dinamisator. Stabilisator menjaga keamanan, sedangkan dinamisator mendorong masyarakat supaya produktif. Nah salah satunya mendorong pemerintah supaya dinamis dalam proses pembangunan,” imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan gubernur ini juga memliki landasan kuat. “Dalam UU No 22 Tahun 2009 menyatakan dengan jelas bahwa kendaraan bermotor yang dioperasionalkan selama tiga bulan berturut-turut dalam satu daerah, dia harus melaporkan ke daerah itu. Ini karena pajak kendaraan bermotor itu pajak daerah. Tentu saja tidak lucu,” ungkapnya.

Dia berharap, gubernur mengeluarkan kebijakan melalui peraturan daerah. Selanjutnya, langkah-langkah polisi dalam menerapkan kebijakan ini akan diawali dengan sosialisasi.

“Melalui media massa juga bagian dari sosialisasi kita. Dalam waktu dekat kita akan ke lapangan. Jadi semua kendaraan. Namun akan kita awali dari perusahaan. Nah bagi yang membandel akan kita beri sanksi tegas berupa tilang,” kata Taslim.

Masih menurut Taslim, hal semacam ini bukanlah rahasia umum. “Jadi bagaimana mungkin pemerintah melakukan pembangunan kalau anggarannya tidak ada. Dari sektor pajak, pendapatan turun jauh dari target termasuk di Kalteng. Oleh sebab itu, salah satu upaya adalah kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Kalteng itu sedapat mungkin membayar pajak di Kalteng,” tuturnya.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran juga mengucapkan langkah pertama adalah pengecekan di perusahaan. “Pertama ke perusahaan dulu. Baik kebun maupun tambang. Kenapa selalu saya kampanyekan ini, karena kita harus sayang dengan Kalteng. Sehingga pajaknya masuk ke Kalteng,” ucap Gubernur. (BUDI YULIANTO/m)