BORNEONEWS, Sampit – Capaian desa Open Defecation Free (ODF) atau Desa yang Masyarakatnya tidak Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih tergolong rendah, yakni hanya 16,8 persen dari total 168 desa.
Kepala Dinas Kesehatan Kotim Umar Kaderi mengatakan, rendahnya capaian ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
Banyak dari mereka yang masih membuang air besar di sungai karena sulitnya akses dan kebiasaan menggunakan jamban sehat.
“Khusus di Kotim, capaian kita baru 16,8 persen. Masalah utama ada di wilayah aliran sungai, di mana masyarakat masih membuang air besar di sungai. Kondisi ini membuat target kita sulit tercapai," kata Umar, Rabu, 8 Januari 2025.
Perilaku buang air besar sembarangan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tidak sehat dapat memicu berbagai penyakit, seperti diare, infeksi cacing, dan penyakit kulit.
"Bahkan, hal ini dapat meningkatkan resiko bayi dan anak stunting," tambahnya. Ia berharap ada komitmen lebih besar dari pemerintah desa untuk mendorong masyarakat membangun jamban sehat. Namun, Umar mengakui bahwa biaya sering menjadi kendala utama bagi masyarakat di daerah tertentu.
“Kita berharap ada komitmen dari Desa bagaimana untuk melakukan pemicuan terhadap warganya agar bisa membuat jamban sehat. Kita perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk alokasi dana APBD, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) atau bantuan lainnya. Dengan pendanaan tersebut, kita bisa meningkatkan capaian lebih signifikan setiap tahun,” ujarnya.
Umar menjelaskan, sebuah desa baru bisa dikategorikan ODF jika seluruh warganya menggunakan jamban sehat. “Kalau masih ada satu orang saja yang buang air besar di sungai, desa tersebut belum bisa dianggap ODF,” katanya.
Sebagian besar wilayah yang belum mencapai status ODF adalah desa-desa yang memiliki permukiman penduduk di sepanjang aliran sungai. Berbeda dengan wilayah dataran tinggi yang rata-rata sudah buang air besar di jamban sehat.
"Kita berharap capaian sampai 80-100 persen. Namun kesulitan kita seperti yang saya sampaikan tadi, karena banyak warga di daerah aliran sungai. Kalau yang di daerah tinggi sudah ODF," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
