BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menggelar rapat sinkronisasi data stunting tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, dilakukan evaluasi terhadap kasus stunting tahun 2024 sebagai acuan untuk menyusun perencanaan tahun ini.
Kepala Bappedalitbang Kobar, Juni Gultom, menyampaikan bahwa penanganan stunting tetap menjadi prioritas pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah juga harus berkomitmen mengimplementasikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Penanganan kasus stunting masih menjadi prioritas nasional. Daerah wajib mengimplementasikan instruksi Presiden agar kasus stunting dapat ditangani dengan serius dan efektif,” ujar Juni Gultom, Rabu, 15 Januari 2025.
Ia menambahkan, rapat evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali seluruh kegiatan terkait stunting di tahun 2024 agar dapat menjadi acuan perencanaan di tahun 2025.
--page
“Rapat evaluasi stunting kami laksanakan pada awal Januari 2025. Kami mengevaluasi kembali semua kegiatan di tahun 2024, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam menyusun perencanaan daerah tahun ini,” jelasnya.
Juni Gultom menjelaskan, untuk memulai aksi 1 stunting, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi, seperti data sasaran, data cakupan layanan 29 indikator, data supply kesehatan 1, data supply kesehatan 2, dan pemetaan program.
Menurut data Dinas Kesehatan, terdapat 379 balita yang masuk kategori stunting. Data ini akan disinkronkan dengan data desa/kelurahan secara detail by name by address.
“Kami memastikan bahwa data ini valid dan sinkron dengan desa/kelurahan, sehingga penanganan dapat lebih terarah,” ujar Juni.
Ia juga menyampaikan usulan inovasi dalam penanganan stunting, yaitu pembentukan “Pojok Stunting” di Posyandu.
“Kami menyarankan inovasi berupa Pojok Stunting di Posyandu, yang menjual sayur-sayuran, ikan segar, dan buah-buahan. Kegiatan ini dapat bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) di masing-masing wilayah, sehingga program pertanian terintegrasi langsung dengan upaya kesehatan,” jelasnya.
Adapun target dan harapanya, pelaksanaan aksi 1 stunting dijadwalkan pada 31 Januari 2025, dengan 13 lokus stunting yang menjadi prioritas di tahun ini. Kegiatan di dinas terkait akan diarahkan ke wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokus stunting.
“Data sementara sebanyak 379 anak stunting akan divalidasi melalui kunjungan di Posyandu desa/kelurahan. Kami berharap pada tahun 2026, angka stunting dapat menurun signifikan,” imbuh Juni.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk memastikan program stunting berjalan efektif.
“Dengan kolaborasi yang baik, kami optimis target penurunan stunting dapat tercapai,” pungkasnya. (DANANG/Y)
