BORNEONEWS, Sampit – Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur (Kotim) ditunda hingga 3 Februari 2025.
"Tadi sudah disampaikan oleh mereka bahwa ada penundaan dari tanggal 20 Januari 2025 ditunda tanggal 3 Februari 2025. Alasannya adalah mereka diperintahkan oleh badan gizi nasional untuk bisa berbenah dulu sampai mantap dapurnya dan semuanya bisa terkoordinasi dengan baik," kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim, Sanggul Lumban Gaol, Kamis, 16 Januari 2025.
Hal tersebut ia sampaikan setelah rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), vendor, Camat Mentawa Baru Ketapang, Dinas Pendidikan Kotim, dan Kementerian Agama Kotim.
Rapat tersebut merupakan ketiga kalinya untuk program MBG. Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim sangat proaktif membantu BGN dan vendor agar bisa melayani anak-anak sekolah di daerah ini.
“Mereka diperintahkan oleh Badan Gizi Nasional untuk berbenah dulu agar semuanya mantap. Dengan demikian, pada 3 Februari 2025, program ini bisa dilaksanakan. Jika ada kendala lagi, pelaksanaan paling lambat akan dilakukan pada 17 Februari 2025,” ujarnya.
--page
Program ini akan menyasar 3.000 siswa mulai dari TK/PAUD hingga SLTA di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta 10 persen dari kuota akan diberikan kepada ibu hamil, atau sekitar 300 orang. Layanan ini mencakup wilayah dengan radius maksimal 6 kilometer dari dapur umum.
“Pada tanggal 3 Februari itu kita akan memulai launching, bukan uji coba, tapi pelaksanaan. Nantinya, pemberian makanan akan dilakukan selama lima hari dalam seminggu sesuai kontrak selama satu tahun,” katanya.
Program ini akan mencakup sekitar 11 sekolah yang akan ditentukan oleh camat, dengan prioritas pada sekolah-sekolah yang membutuhkan agar tercipta rasa keadilan.
Dalam rapat tersebut, beberapa isu teknis turut dibahas, termasuk pengelolaan limbah dan logistik. Sanggul menegaskan bahwa pemerintah telah meminta koordinasi antara vendor, camat, dan lurah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kita sudah minta mereka untuk koordinasi dengan camat dan lurah agar semua masalah, termasuk soal limbah, bisa diatasi,” tambahnya.
Sanggul berharap program ini dapat berjalan lancar dan mendorong vendor lain untuk ikut berpartisipasi.
“Mudah-mudahan nanti ada lebih banyak vendor yang bergabung, sehingga titik pelayanannya bisa diperluas,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
