BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp181,657 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP).
Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim, Mentana Dhinar Tistama, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk 339 paket kegiatan di tiga bidang utama.
Sebanyak Rp156,9 miliar dialokasikan untuk 218 paket bidang Bina Marga yang mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, gang, serta jembatan.
Untuk bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdapat 64 paket kegiatan dengan anggaran Rp10,7 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk perbaikan gang.
Sementara itu, serta bidang sumber daya air mendapatkan Rp14 miliar untuk 57 paket kegiatan yang meliputi saluran irigasi primer dan pintu air.
Kegiatan strategis yang menjadi prioritas meliputi rekonstruksi Jalan Simpang Kalang-Tumbang Kalang senilai Rp27 miliar, Jalan Kota Besi-Kandan-Camba Rp26 miliar, Jalan Nusantara di Desa Bapeang Rp6 miliar, Jalan Wana Mustika di Telaga Antang Rp13,8 miliar, pembangunan irigasi di Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Rp1,6 miliar, dan pembangunan Jembatan Sei Saan di Kecamatan Tualan Hulu Rp6 miliar. Sebagian besar proyek ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya DBH sawit.
Mentana mengatakan, penurunan signifikan DBH sawit turut memengaruhi alokasi anggaran pembangunan. Pada 2023, Kotim menerima DBH sawit sebesar Rp46 miliar, tetapi jumlah tersebut turun menjadi Rp41 miliar pada 2024 dan anjlok menjadi Rp16 miliar pada 2025.
Kendati demikian, sesuai visi dan misi Bupati bahwa konektivitas jalan dan pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama sehingga pihaknya mengoptimalkan sumber pendanaan lain, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Saat ini beberapa proyek sudah memasuki tahap lelang, bahkan ada yang telah selesai. Kami menunggu informasi lebih lanjut dari pusat terkait kontrak karena sebagian besar pendanaan berasal dari DAK dan DBH," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung percepatan konektivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kotim. (DEWI PATMALASARI/R)
