BORNEONEWS, Palangka Raya - Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia atau PETAI dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggelar Workshop "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)" yang diselenggarakan pada 16-17 Januari 2025 di Hotel Radisson, Medan.
Workshop ini diisi penyampaian materi dari beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar, Direktur Eksekutif Yayasan PETAI Masrizal Saraan, Ahli Karbon Dr Solichin Manuri dan Doktor Anna Tosiani, serta Safeguards REDD+ Specialist Sarah Agustiorini.
Workshop ini untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai konsep, mekanisme, serta manfaat REDD+ dan NEK dalam upaya pengurangan emisi GRK.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun kapasitas teknis bagi pelaksanaan program penurunan emisi berbasis hutan dan lahan, mendorong dialog strategis antar pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi peluang kolaborasi dalam penyusunan arsitektur REDD+ yang terintegrasi dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
Acara dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, M A Effendi Pohan dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, seperti Kepala Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), dan Yayasan PETAI. Berbagai topik penting yang dibahas meliputi kebijakan pengelolaan hutan, pembaruan REDD+ di Indonesia, kerangka program pembayaran berbasis hasil (RBP) REDD+, implementasi NEK, serta sistem informasi safeguards REDD+.
Effendi Pohan menyampaikan bahwa workshop hari ini adalah sebuah langkah nyata dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui implementasi REDD+ dan NEK.
"Sebagai bagian dari komitmen global dalam perjanjian Paris, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 43,20 persen pada tahun 2030 dengan dukungan internasional. Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam mencapai target tersebut, mengingat potensi besar hutan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki," kata Effendi lagi
Workshop ini juga menjadi ajang untuk membangun kapasitas teknis bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penurunan emisi berbasis hutan dan lahan. Dengan adanya peningkatan kapasitas teknis, diharapkan para pemangku kepentingan dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, workshop ini juga mendorong dialog strategis antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesepahaman dan sinergi dalam upaya penurunan emisi.
Salah satu tujuan penting dari workshop ini adalah mengidentifikasi peluang kolaborasi dalam penyusunan arsitektur REDD+ yang terintegrasi dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
Dengan adanya kolaborasi yang baik antar berbagai pihak, diharapkan program REDD+ dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi lingkungan dan masyarakat.
Identifikasi peluang kolaborasi ini juga penting untuk memastikan bahwa program REDD+ dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
Salah satu peserta yang menonjol adalah Profesor Rahmawaty, seorang ahli dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang bertindak sebagai Pokja REDD.
"Secara keseluruhan, workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai REDD+ dan NEK, serta membangun kapasitas teknis dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam komitmen global perjanjian Paris," tutur Prof Rahmawaty.(TESTI PRISCILLA/R)
