BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, menegaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam penyimpanan karbon.
"Dengan luas hutan yang signifikan dan keanekaragaman hayati yang tinggi, Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam upaya nasional mengurangi emisi gas rumah kaca," kata Yuliani dalam kegiatan Workshop Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+ dan Nilai Ekonomi Karbon atau NEK yang diselenggarakan pada 16-17 Januari 2025 di Hotel Radisson, Medan.
Potensi ini menurutnya menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu daerah kunci dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
"Implementasi program REDD+ dan NEK di Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi pada upaya-upaya pengelolaan hutan. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, tetapi juga untuk memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya," tuturnya.
Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan akan ada peningkatan motivasi untuk melestarikan hutan.
Yuliani Siregar juga menyampaikan bahwa program REDD+ dan NEK akan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.
Dengan adanya nilai ekonomi yang dihasilkan dari upaya pelestarian hutan, masyarakat akan lebih terdorong untuk menjaga dan melestarikan hutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, implementasi program REDD+ dan NEK di Sumatera Utara juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta akan bekerja sama dalam upaya pelestarian hutan. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya mengurangi emisi GRK dan menjaga keanekaragaman hayati.
Yuliani Siregar menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan. Dengan adanya program REDD+ dan NEK, masyarakat lokal akan mendapatkan manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
"Secara keseluruhan, implementasi program REDD+ dan NEK di Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Selain mengurangi emisi GRK, program-program ini juga akan memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dengan demikian, Sumatera Utara dapat menjadi contoh sukses dalam upaya pelestarian hutan dan pengurangan emisi GRK di Indonesia," katanya.
Workshop ini diisi penyampaian materi dari beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar, Direktur Eksekutif Yayasan PETAI Masrizal Saraan, Ahli Karbon Dr Solichin Manuri dan Doktor Anna Tosiani, serta Safeguards REDD+ Specialist Sarah Agustiorini.
Salah satu peserta yang menonjol adalah Profesor Rahmawaty, seorang ahli dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang bertindak sebagai Pokja REDD.
"Secara keseluruhan, workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai REDD+ dan NEK, serta membangun kapasitas teknis dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam komitmen global perjanjian Paris," tutur Prof Rahmawaty.(TESTI PRISCILLA/R)
