SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menetapkan target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp2,28 triliun. Angka ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dengan rincian total Rp2.284.188.714.000 atau Rp2,28 triliun.

Target tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah. Namun, dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp2,43 triliun, terdapat penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk efisiensi belanja daerah dan penyesuaian terhadap potensi pendapatan.

Salah satu langkah strategis Pemkab Kotim untuk mendongkrak PAD adalah melalui optimalisasi pajak daerah. Pada 2025, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kotim Nomor 1 Tahun 2024 akan menjadi landasan utama untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Melalui penerapan sistem baru, hasil pembayaran di Samsat langsung masuk ke kas daerah tanpa perantara, sesuai ketentuan bagi hasil antara pemerintah kabupaten dan provinsi," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim, Ramadansyah, Minggu, 19 Januari 2025.

Selain itu, pembaruan data wajib pajak juga terus dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak daerah lebih optimal. Langkah strategis lainnya adalah peningkatan penerimaan dari retribusi daerah, khususnya untuk layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian utama. Kotim terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan perusahaan terkait untuk mengamankan bagian bagi hasil, terutama dari sektor royalti batu bara. Dengan meningkatnya produksi tambang di wilayah Kotim, diharapkan pendapatan dari sektor ini dapat terus naik setiap tahunnya.

Pemerintah juga menargetkan optimalisasi pajak hotel, restoran, dan jasa tertentu lainnya. Salah satu inovasi yang akan diterapkan adalah penggunaan alat transaksi pemantauan pajak bekerja sama dengan Bank Kalteng.

Pendapatan BLUD, khususnya dari rumah sakit daerah, juga menjadi salah satu komponen penting PAD. Meski pendapatan ini tidak langsung digunakan karena kembali ke BLUD, tetap dicatat sebagai sumber pendapatan. Ramadansyah berharap rumah sakit dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat untuk mendorong peningkatan PAD. (DEWI PATMALASARI/j)