BORNEONEWS, Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memaparkan keberhasilan strategi daerah ini dalam berbagai program pelestarian hutan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Dalam kunjungannya ke Provinsi Kalsel, DPRD Kalteng berkepentingan untuk mempelajari strategi pelestarian hutan utamanya terkait konservasi tanah dan air,” Kepala Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan (PDASRHL) Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel Alip Winarto di Banjarbaru, Sabtu, 18 Januari 2025.
Dia menyebutkan, salah satu program unggulan yang telah dijalankan Dishut Kalsel dalam pelestarian hutan, yakni implementasi Gerakan Revolusi Hijau (GRH) dengan kegiatan penting seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta peran masyarakat dalam konservasi hutan.
“Beberapa strategi itu menjadi keberhasilan dalam konservasi tanah dan air. Kalimantan Selatan secara berkelanjutan menjaga keseimbangan ekosistem dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta,” ujarnya.
Alip berharap beberapa strategi yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi keberhasilan pelestarian hutan khususnya konservasi tanah dan air bagi pemerintah daerah di Kalteng.
Dalam kunjungan kerja DPRD Kalteng, kata dia, beberapa kali diskusi cukup interaktif, DPRD Kalteng menggali lebih dalam tentang kebijakan, anggaran, hingga tantangan yang dihadapi Dishut Kalsel dalam implementasi program konservasi tanah dan air.
Setelah kunjungan kerja DPRD Kalteng tersebut, kedua instansi berharap akan ada kolaborasi lebih lanjut antara Kalsel dan Kalteng dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah mengatakan pertemuan ini fokus membahas strategi konservasi tanah dan air.
“Kami mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan di Provinsi Kalsel terkait upaya pelestarian hutan, khususnya konservasi tanah dan air. Ini menjadi bahan masukan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kalteng di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujar Siti.
ANTARA
