BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach untuk mengukur kemiskinan.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
"Garis Kemiskinan atau GK terdiri dari dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan atau GKM dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan atau GKBM. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari," kata Agnes, Selasa, 21 Januari 2025.
Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak.
Sementara itu, GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
"Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin," katanya.
Agnes menjelaskan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sumber data utama yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan pada September 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran September 2024. Data ini memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi kemiskinan di Kalimantan Tengah.
Agnes Widiastuti menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai komponen-komponen Garis Kemiskinan untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kemiskinan secara efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin di Kalimantan Tengah.
Dengan demikian, BPS Kalimantan Tengah terus berupaya untuk memberikan data yang akurat dan relevan guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dasar masyarakat, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (TESTI PRISCILLA/H)
