SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Tengah menyiapkan lahan 720 hektare lebih untuk tahap awal dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya Program Tanaman Jagung Satu Juta Hektare oleh pemerintah pusat.

"Ini wujud komitmen kami, termasuk di Kalimantan Tengah," kata Wakil Ketua Gapki Kalimantan Tengah Siswanto di Sampit, Selasa, 21 Januari 2025.

Program penanaman jagung serentak satu juta hektare dilaksanakan oleh Polri, Kementerian Pertanian, Gapki, Perhutani, Inhutani, swasta dan swadaya petani. Kolaborasi itu juga dilaksanakan di Kalimantan Tengah, termasuk di Kotawaringin Timur.

Siswanto menegaskan, pihaknya dari kalangan pengusaha, baik dari Gapki, GPPI dan Apindo sangat mendukung kegiatan ini.

Dia meyakinkan, dunia usaha dipastikan mendukung upaya bersama dalam mewujudkan tekad Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan pangan serta swasembada pangan.

Areal perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan dengan ditanami jagung maupun komoditas pertanian pangan lainnya, khususnya melalui sistem tumpang sari maupun konsesi yang belum ditanam.

Siswanto yang juga merupakan Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Wilayah Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan menambahkan, selain Gapki, dukungan juga diberikan GPPI setempat.

"Dari GPPI juga sudah menyiapkan lahan seluas 220 hektare di Kotawaringin Timur juga sudah siap ditanam mulai hari ini," tambahnya.

Dia yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, dukungan terhadap program ketahanan pangan ini sama sekali tidak mengganggu operasional perusahaan perkebunan.

Justru, perusahaan sangat mendukung karena ini akan membawa dampak sangat positif bagi ketahanan pangan dan membantu perekonomian masyarakat.

Menurut dia, potensi kolaborasi ini sangat besar dalam mendukung ketahanan pangan bangsa. Gapki, GPPI dan Apindo mendukung program seperti ini terus digalakkan dan diperluas.

"Ini bukan hanya untuk kepentingan program pemerintah, tetapi juga sudah seharusnya didukung oleh karyawan dan masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat lingkungan. Bagi perusahaan, ini bagian dari program CSR yang sangat tepat," demikian Siswanto.