BORNEONEWS, Kapuas - DPRD Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian dan Holtikultura Badan Ketahanan Pangan (Distantura), dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Handil Rambai 3 Desa Palingit, Kecamatan Pulau Petak, membahas gagal panen. Rapat berlangsung di ruang Rapat Gabungan DPRD Kapuas, Rabu (21/9/2016). Gapoktan melaporkan, gagal panen terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah.
"Kami mengalami gagal panen akibat kurangnya perhatian Distantura dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selama ini kami tidak pernah mendapat perhatian Dinas Pertanian, baik itu berupa bantuan alat pertanian, pupuk, bibit dan jalan tani serta kunjungan PPL tidak pernah ada," kata Ketua Gapoktan Handil Rambai 3, Bambang, Rabu (21/9/2016).
Kegagalan panen akibat dari tidak ada pencegahan lebih dini dari Distantura, sehingga dari 110 hektare yang ditanami untuk cetak sawah, kata Bambang, tinggal 38 hektare yang tersisa. Tentu ini tidak ada sinkronisasi antara petani dengan program kerja Pemerintah Daerah.
"Dari 110 hektare tanam padi hanya 27 persen yang baik, akibat kerusakan tanaman padi. Itu baru kondisi tanah, mengalami perubahan tingginya keasaman air, mengakibatkan batang padi rusak, kemudian belum lagi serangan hama," ungkapnya.
Bambang menyayangkan tidak ada perhatian Distantura dan PPL. Seharusnya para petani didampingi saat perubahan cauaca dari kemarau panjang yang berdampak pada perubahan keasaman air berdampak pada kekeringan batang padi. Hal itu bisa diatasi kalau pihak pertanian dan PPL menyampaikan pada Gapoktan dan ada langkah pencegahan, sehingga petani tidak mengalami kerugian begitu besar.
"Kita mana tau, yang namanya waktu tanam langsung saja, seandainya ada PPL kan bisa diantisipasi terlebih dahulu, apa solusi yang harus dilakukan petani sebelum tanam padi dan apabila ada hama obat apa yang harus digunakan ini tidak ada akibatnya yang rugi kami petani," katanya.
H Wahyu, Ketua Komisi II DPRD Kapuas, menambahkan, dari hasil RDP menghasilkan rekomendasi untuk pihak pemerintah daerah melalui Distantura dan Badan Ketahanan Pangan, yaitu harus dilakukan pembenahan irigasi, pembersihan handil secara rutin, usulan pembuatan jalan usaha tani, memasang gorong-gorong, PPL harus turun ke lapangan dan melakukan dialog langsung dengan Gapoktan.
"Harus di lakukan pembenahan tehadap irigasi Sehigga sirkulasi air bisa berfungsi dengan baik,pembuatan jalan usaha tani agar petani lebih mudah mengangkut hasil panen dan PPL harus rutin mengunjungi mereka agar tauh permasalahan yang di hadapi gapoktan."kata Wahyu Dinata Ketua Komisi II DPRD.
Dari permasalahan di lapangan kata Wahyu lagi,Distantura bisa mengetahui permasalahan yang di hadapi gapoktan sehingga progaram bantuan alsintan,pupuk,bibit unggul dan kapur bisa disalurkan langsung kepada mareka dengan membuat proposal.
"Pentingnya data di lapangan serta keluhan langsung dari mereka gapoktan,tetapi pihak gapoktan juga harus mematuhi jadwal pertemuan dengan dinas mau pun PPL dan mereka ada menyusul kan mesin pemotong rumput untuk memotong jerami padi agar bisa diolah menjadi pupuk organik dan tentu melihat kondisi keuangan darah." katanya. (DJEMMY NAPOLEON/N).
