BORNEONEWS, Sampit – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti insiden kapal wisata yang tenggelam di Sampit. Peristiwa tersebut dinilai sebagai tamparan serius bagi pengembangan sektor pariwisata di daerah ini.
"Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi besar bagi kami komisi III yang membidangi pariwisata danpemerintah daerah agar tidak terulang kembali," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto, Jumat, 24 Januari 2025.
Lanjutnya, Sampit sedang diarahkan untuk menjadi salah satu kota destinasi wisata. Dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat dan daerah. Namun disayangkan fasilitas pendukung seperti kapal wisata sungai yang menjadi ikon justru terabaikan.
Ia mengakui kurangnya alokasi anggaran untuk perawatan kapal wisata tersebut. Pada tahun 2024, anggaran perawatan hanya dialokasikan sebesar Rp80 juta, yang dinilai jauh dari mencukupi. Bahkan, lebih parahnya lagi, pada tahun 2025 tidak ada anggaran yang disediakan untuk perawatan kapal wisata.
"Kami sangat menyesalkan hal ini. Sebagai Komisi III yang membidangi pariwisata sekaligus memiliki hak budgeting, kami harus mengakui bahwa kami belum maksimal memperjuangkan anggaran terkait. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan," tambahnya.
--page
DPRD Kotim berencana duduk bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membahas langkah strategis agar kejadian serupa tidak terulang. Fokus utama pembahasan adalah penguatan fasilitas penunjang pariwisata, termasuk pengelolaan dan perawatan kapal wisata yang lebih optimal.
"Dengan tujuan akhir mewujudkan Sampit sebagai kota destinasi wisata, semua sarana penunjang harus dimaksimalkan. Hal ini membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi terkait," ujarnya.
Dengan evaluasi yang mendalam dan langkah perbaikan yang konkret, DPRD berharap sektor pariwisata Kotim dapat berkembang lebih baik ke depannya. (DEWI PATMALASARI)
