BORNEONEWS, Palangka Raya - Pelaku UMKM memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, untuk mengoptimalkan potensi UMKM, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kemampuan mengelola keuangan, keterbatasan akses permodalan, kurangnya pendampingan tentang manajemen usaha, serta kendala dalam pemasaran produk.
Oleh karena itu, dukungan dari OJK, Lembaga Jasa Keuangan dan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang mendukung literasi dan inklusi keuangan UMKM sangat penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Lamandau.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz mengatakan bahwa OJK Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini melaksanakan edukasi keuangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau GENCARKAN kepada Pelaku UMKM di Aula Kantor Bupati Lamandau.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Bupati Lamandau, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau, Kepala Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Direktur PT BPR Sampuraga Cemerlang atau Perseroda dan para anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Lamandau.
"Kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan pemahaman literasi keuangan baik mengenai pengenalan OJK, produk dan layanan jasa keuangan, pengelolaan keuangan yang baik hingga sosialisasi waspada pinjaman online ilegal, penipuan investasi serta judi online agar para Pelaku UMKM agar tidak terjebak pada kejahatan di sektor keuangan," jelasnya.
Primandanu menuturkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM tidaklah sedikit.
"Salah satu tantangan utama adalah kemampuan mengelola keuangan yang masih rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan, sehingga seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur arus kas dan mengelola utang," tuturnya lagi.
Selain itu, keterbatasan akses permodalan juga menjadi kendala besar bagi UMKM. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang baik. Hal ini membuat mereka terpaksa mencari sumber permodalan alternatif yang seringkali memiliki bunga tinggi dan risiko yang besar.
"Kurangnya pendampingan tentang manajemen usaha juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara mengelola usaha dengan baik, mulai dari perencanaan bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, hingga strategi pemasaran. Pendampingan dari pihak yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM mengatasi kendala ini," jelasnya.
Kendala dalam pemasaran produk juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Banyak UMKM yang kesulitan memasarkan produk mereka karena keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas.
Selain itu, persaingan yang ketat dengan produk-produk dari perusahaan besar juga menjadi hambatan bagi UMKM untuk dapat bersaing di pasar.
Oleh karena itu, dukungan dari OJK, Lembaga Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah sangat penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM.
Kebijakan yang mendukung literasi dan inklusi keuangan UMKM perlu terus ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, program pendampingan dan pelatihan tentang manajemen usaha juga perlu diperluas agar UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik.
Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan UMKM di Kabupaten Lamandau dan seluruh Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Primandanu menegaskan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada usaha individu pelaku UMKM, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.(TESTI PRISCILLA/R)
