BORNEONEWS, Pulang Pisau - Minimnya anggaran menjadi persoalan serius yang mendera Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau. Karena itu, memunculkan berbagai persoalan. Antara lain, ketesediaan obat-obatan, jasa medis hingga tenaga kerja sukarela (TKS). Harapan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tersebut tidak mengganggu pelayanan RSUD Pulang Pisau.
“Misalkan untuk pembelian obat sudah diperhitungkan memerlukan biaya Rp5 miliar, namun dari realisasi anggaran yang harus dilakukan, tidak mencukupi karena anggaran operasional yang direncanakan meleset dari yang dialokasikan,” kata Susilo, Asistem I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Pulang Pisau, usai menengahi pertemuan antara RSUD, BPJS dan Dinas Kesehatan di ruang rapat Bupati, Kamis (22/9/2016).
Terkait dengan masalah tersebut, kata susilo sudah seharusnya pihak Pemkab, RSUD, BPJS dan Dinkes duduk bersama secara substansi, dan setelah rampung semua persoalan yang dibicarakan, baru kemudian dibuka ke public, sehingga tidak menimbulkan keresahan, terkait dengan mekanisme, apalagi masalah kekurangan obat dan sabagainya.”RSUD, BPJS, Dinkes dan Pemkab memiliki permasalaha sendiri yang tentunya saling berhubungan,” terangnya.
Demikian juga untuk penganggaran, kata dia pemerintah daerah tidak hanya menganggarkan dalam salah satu sektor tertentu saja tetapi banyak program yang dinilai sangat penting yang tidak bisa lepas dari penganggaran, bahkan itu masih ada keterbatasan.
Sementara Direktur RSUD Frans Surentu saat ditemui di ruang kerjanya membanarkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh pihak RSUD, dan berbagai upaya dilakukan untuk memanfaatkan biaya RSUD sehingga pelayanan RSUD berjalan dengan baik.
Frans juga membantah jika RSUD saat ini mengalami kekosongan obat-obatan, demikian juga terkait dengan tenaga kerja sukarela (TKS) dan pembayaran jasa medis tersebut pihaknya harus berupaya memenejemen anggaran dari anggaran yang cukup minim.
“Untuk anggaran kami sudah membuat perencanaa sebesar Rp 116 Miilyar , dan khusus obat kita menghitung dan mempelajati resep tiga tahun sebelumnya, dan mengambil rata-rata minimal sehingga menemukan angka 5 milyar, padahal idealnya perencanaan stok obat itu selama 18 bulan,” katanya.
Namun karena hanya mendapatkan plafon anggaran sebesar Rp 16 milyar dari APBD, untuk anggaran obat-obatan terpaksa dikurangi menjadi Rp 4 Miliar. Sementara untuk anggaran sebesar Rp 16 Miliar hanya bisa membiayai kebutuhan RSUD selama 9 bulan dan konsekuensi dari pemerintah daerah kata dia dalam ABT akan ditambahkan. “Artinya anggaran kita yang ada cuma untuk sampai bulan September, dan kegiatan fisik sudah kita hilangkan,” katanya.
Terkait dengan ketesediaan obat kata dia untuk yang BPJS tersedia demikian juga untuk paten bagi pasien umum, namun itemnya kata dia tidak semuanya ada. “Perencanaan 116 Miliar kita anggaraka 5 Miliar , karena anggaran kita peroleh hanya 16 Milyar maka anggaran untuk obat kita jadikan 4 Milyar, kemudian kita harus membayar jasa medis 4 bulan tahun 2015 dan ada instruksi khusus dari Sekda untuk merenovasi rumah dinas dokter, dikurangi lagi 1 milyar lagi, di tambah bahan habis pakai lagi.
Sementara untuk menganggarkan obat-obatan RSUD hanya bisa membeli obat paten senilai Rp 1,1 milyar dan obat generic 1 milyar. “Mekanisme obat ini juga menjadi persoalan karena cukup lama prosesnya, dan tidak langsung kita peroleh, dimana kita harus siapkan kriterianya dan kita sampaikan ke unit lelang pengadaan (ULP) di pemkab, itu saja kalau kita langsung dapat yang sesuai,” katanya.
Menurutnya jika penanggarannya sesuai atau tidak jauh dari penganggaran, semua persoalan yang ada tidak seperti ini. “Tapi untuk masalah kekosongan obat, itu tidak ada, karena obat di RSUD tersedia, mungki kalau untu item bisa saja ada yang tidak tersedia,” terang Frans.
Terkait dengan TKS kata dia TKS ini adalah tenaga sukarela yang mencari ilmu di RSUD, dan untuk pembayaran jasa medis kata dia pihaknya sudah mengikuti perintah Bupati untuk dibayarkan para TKS dan sudah menerima hingga bulan Mei, sementara untuk yang PNS TKS baru saja dicairkan untuk tiga bulan terhitunga januari sampai maret. “Kita maunya semua selesai, dan berupaya dengan anggaran yang ada,” katanya. (JAMES DONNY/N).
