PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, mengumumkan bahwa kelompok kesehatan di provinsi ini mengalami inflasi sebesar 1,91 persen pada Januari 2025 jika dibandingkan dengan Januari 2024.

Peningkatan indeks dari 102,24 pada Januari 2024 menjadi 104,19 pada Januari 2025 menjadi salah satu sorotan utama.

"Seluruh subkelompok dalam kelompok kesehatan menunjukkan tren inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah jasa kesehatan lainnya dengan kenaikan sebesar 10,29 persen," kata Agnes pada Senin, 3 Februari 2025.

Agnes yang menyampaikan berita resmi statistik bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Ekbang Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni.

"Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang signifikan dalam biaya layanan kesehatan tambahan di wilayah Kalteng," tutur Agnes.

Kontribusi inflasi y-on-y atau tahun-ke-tahun dari kelompok kesehatan tercatat sebesar 0,04 persen pada Januari 2025.

"Komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi ini adalah tarif rumah sakit yang menyumbang 0,02 persen; serta tarif check-up, obat dengan resep, dan obat gosok yang masing-masing menyumbang 0,01 persen," jelas Agnes.

Sementara itu, untuk inflasi m-to-m atau bulan-ke-bulan pada Januari 2025, kelompok kesehatan memberikan andil sebesar 0,01 persen. Agnes menjelaskan bahwa tarif bidan menjadi komoditas yang paling berpengaruh dalam periode ini dengan sumbangan sebesar 0,002 persen. Ini menunjukkan adanya kenaikan biaya dalam layanan bidan yang turut menambah tekanan inflasi.

Agnes menambahkan bahwa pemantauan inflasi pada kelompok kesehatan sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

"Dengan adanya peningkatan ini, kami berharap pemerintah dan penyedia layanan kesehatan dapat mengkaji ulang kebijakan tarif agar tidak memberatkan masyarakat," tuturnya.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi inflasi kelompok kesehatan di Kalimantan Tengah dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih bijaksana untuk masa depan.(TESTI PRISCILLA/R)