PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun -  Kegiatan reses anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 di Kelurahan Mendawai menjadi ajang penting dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Reses yang digelar dalam masa persidangan II Tahun 2024/2025 ini, memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan secara langsung, berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di daerah mereka.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengajukan berbagai usulan yang mencakup sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Melalui interaksi ini, anggota DPRD dapat memahami secara langsung kondisi di lapangan sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran.

Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai target pembangunan. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan layanan dasar bagi masyarakat.

“Komunikasi dan koordinasi yang baik antara legislatif, eksekutif, serta masyarakat sangat diperlukan dalam memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Diharapkan aspirasi yang telah dihimpun dalam kegiatan reses ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat,” kata Mulyadin, Selasa, 4 Februari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD juga menyampaikan beberapa poin penting terkait kondisi keuangan daerah dan mekanisme perencanaan pembangunan.

Salah satunya adalah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berimbas pada alokasi anggaran dan belanja modal, sehingga pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

Selain itu, perencanaan pembangunan di setiap desa atau kelurahan dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar. Namun, jumlah tersebut dinilai masih kurang untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan yang diusulkan masyarakat.

“Dana Musrenbang yang tersedia masih terbatas, sehingga kita harus memastikan setiap usulan yang masuk diklasifikasikan berdasarkan urgensinya. Usulan yang mendesak akan diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran DPRD, sementara lainnya akan diupayakan melalui program pemerintah daerah yang lebih luas,” jelas Ketua  DPRD.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terkait pengelolaan anggaran dan pembangunan. Dengan keterbatasan dana yang ada, diperlukan pembagian anggaran yang adil dan efisien antar desa dan kelurahan agar manfaatnya bisa dirasakan merata.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas perlunya rapat kerja dengan berbagai bidang terkait, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, guna merespons permasalahan yang disampaikan masyarakat. DPRD tetap optimis bahwa meskipun ada berbagai tantangan, dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, berbagai persoalan bisa diatasi melalui program yang tersedia.

Dengan adanya reses ini, diharapkan segala aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

DPRD Kobar berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif dan merata. (DANANG/j)