BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kobar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Aksi 1 Stunting (Analisis Situasi) di Aula Masoraian Bappedalitbang.
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris TPPS Kobar, Agus Basrawiyanta, didampingi anggota TPPS Kobar, Nuriasih, serta dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Agus Basrawiyanta menjelaskan bahwa Aksi 1 ini merupakan tahap analisis situasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah, dalam menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas alokasi serta upaya perbaikan manajemen layanan.
Hal ini dilakukan guna meningkatkan akses lima kelompok sasaran terhadap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
Lima kelompok sasaran yang dimaksud mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, serta remaja putri.
--page
Dengan adanya analisis situasi ini, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menentukan strategi penanganan stunting, berbasis data dan kebutuhan di lapangan.
Agus menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Setiap OPD memiliki peran strategis dalam memastikan program-program yang berjalan selaras dengan target nasional, terutama dalam meningkatkan cakupan layanan dan intervensi gizi,” ujarnya, Selasa, 4 Februari 2025.
Materi utama yang dibahas dalam Rakor Aksi 1 tersebut, mencakup pemetaan calon lokus stunting berbasis data untuk tahun rencana 2026 serta pemetaan cakupan layanan dan tindak lanjutnya.
Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program kerja untuk meningkatkan efektivitas intervensi stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dalam kesempatan yang sama, anggota TPPS Kobar, Nuriasih, menekankan pentingnya evaluasi data secara berkala agar strategi yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif,” ungkapnya.
Selain itu, OPD terkait yang hadir juga turut menyampaikan masukan terkait kendala di lapangan serta upaya yang telah dilakukan, dalam mendukung percepatan penurunan stunting di wilayahnya masing-masing. (DANANG/Y)
