BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendesak pemerintah provinsi untuk meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di wilayah Kalteng.
Permintaan ini disampaikan menyusul kekhawatiran akan potensi kelangkaan dan disparitas harga LPG bersubsidi tersebut. Junaidi menjelaskan, pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan LPG 3 kg tepat sasaran dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia khawatir jika pengawasan lemah, LPG bersubsidi ini justru akan jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak, atau bahkan dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini tentu akan merugikan masyarakat miskin yang menjadi target utama subsidi tersebut.
"Kami meminta instansi teknis terkait di Pemerintah Provinsi Kalteng untuk proaktif melakukan pengecekan dan monitoring di lapangan," tegas Junaidi, Minggu, 9 Februari 2025.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan distributor dan agen LPG untuk memastikan distribusi yang lancar dan merata ke seluruh pelosok Kalteng.
--page
Selain pengawasan distribusi, Junaidi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran LPG bersubsidi. Masyarakat perlu diinformasikan secara jelas mengenai mekanisme penyaluran, kuota, dan HET LPG 3 kg di daerah masing-masing.
Junaidi berharap dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang tinggi, masyarakat Kalteng dapat memperoleh LPG 3 kg dengan mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhannya.
"Saya mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi penyaluran LPG bersubsidi dan melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan," pungkasnya. (PATHUR/y)
