BORNEONEWS, Sampit – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) terpilih periode 2025-2030, Halikinnor dan Irawati, menghadapi tantangan baru dalam menjalankan pemerintahan periode kedua, yaitu efisiensi anggaran.
Setelah menghadapi pandemi COVID-19 di awal masa jabatan pertama mereka, kini fokus utama adalah menyesuaikan program dengan keterbatasan anggaran yang berlaku secara nasional.
"Saat pertama kali kami dilantik dulu, pandemi COVID-19 membuat hampir semua sektor stagnan. Kali ini, meski kondisi sudah normal, kita tetap harus melakukan efisiensi anggaran. Prioritas utama adalah memastikan program yang benar-benar mendesak bagi masyarakat tetap berjalan," ujar Halikinnor, Senin, 10 Februari 2025.
Halikinnor menegaskan, efisiensi anggaran menjadi kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Semua kementerian hingga daerah harus melakukan penghematan.
Ia juga menekankan bahwa program yang tidak terlalu mendesak, seperti perjalanan dinas dan rapat konsultasi yang tidak perlu, akan dikurangi atau ditiadakan. Dengan cara ini, dana yang terbatas dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran.
Salah satu sektor yang tetap menjadi perhatian di tengah minimnya anggaran adalah infrastruktur, terutama di daerah yang sangat membutuhkan perbaikan. Sehingga walaupun APBD Kotim dipangkas sekitar Rp141 miliar, pemerintahan Harati periode kedua tetap mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Halikinnor juga memastikan bahwa gaji dan hak pegawai akan tetap menjadi prioritas utama. "Hak pegawai itu tetap prioritas. Lebih baik kita menunda pekerjaan fisik dan lainnya daripada mengurangi hak ASN, itu tetap prioritas utama," katanya.
Terkait pembangunan daerah, Halikinnor dan Irawati berkomitmen menjalankan visi dan misi mereka sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka akan bekerja sama dengan DPRD untuk memastikan program prioritas dapat tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih efisien. (DEWI PATMALASARI/H)
