BORNEONEWS, Sampit – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, mengingatkan agar rasionalisasi anggaran tidak sampai mengorbankan sektor infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan. Ia menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap aksesibilitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Menurut Mariani, setelah menghadapi pandemi COVID-19, Kotim kini dihadapkan pada tantangan baru, yakni pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran infrastruktur berpotensi dipangkas hingga 28 persen.
"Kami belum tahu pasti berapa miliar yang dikurangi untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP). Jika memang pemotongannya 28 persen, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sampai 50 persen, itu akan sangat berat," ujarnya, Selasa, 11 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang buruk dapat berdampak besar pada masyarakat, terutama di daerah pedalaman. Jalan yang rusak bisa memperlambat distribusi barang dan meningkatkan biaya transportasi.
"Di beberapa daerah seperti jalan di Kecamatan Kota Besi yang menghubungkan Camba, Soren, Simpur, dan Palangan, di sana akses darat sangat sulit. Warga terpaksa menggunakan darat dilanjutkan jalur air sehingga biaya perjalanan lebih mahal dan memakan waktu lebih lama. Biaya angkut yang biasanya Rp100.000 bisa melonjak menjadi Rp200.000," kata Mariani.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kalimantan tidak bisa disamakan dengan daerah lain seperti Jawa. Dengan wilayah yang luas dan terpencar, infrastruktur menjadi kebutuhan utama untuk menunjang perekonomian masyarakat.
"Di Jawa, akses transportasi lebih mudah dan merata. Sementara di Kalimantan, saat musim kemarau sungai mengering tidak bisa lewat sungai, jalanan rusak, dan saat hujan, banjir semakin memperburuk kondisi. Jika infrastruktur semakin minim, masyarakat semakin kesulitan," tambahnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi geografis Kalimantan sebelum melakukan rasionalisasi anggaran tidak terlalu berpengaruh pada rencana pembangunan infrastruktur.
Mariani juga meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Kotim bersikap bijaksana dalam menyikapi pengurangan anggaran. Ia mengusulkan agar program-program yang tidak terlalu mendesak bisa dialihkan untuk mendukung infrastruktur.
"Kita harus membuat program skala prioritas. Jangan hanya mengikuti instruksi pusat tanpa mempertimbangkan kondisi daerah. Infrastruktur adalah kunci utama untuk kemajuan Kotim," tegasnya.
Ia juga menyatakan akan segera memanggil Kepala Dinas terkait untuk membahas besaran anggaran infrastruktur yang tersisa.
"Kemarin sudah ada angkanya, tapi dengan rasionalisasi ini mungkin akan turun lagi. Jika infrastruktur dikurangi, dampaknya besar. Apalagi menjelang Ramadan, harga barang bisa naik karena distribusi yang terhambat akibat jalan rusak," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
