BORNEONEWS, Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menegaskan komitmen lembaganya dalam menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional. Meskipun APBD Kotim mengalami pemangkasan, DPRD akan memastikan bahwa pelayanan publik tetap terakomodasi dengan baik, terutama terkait infrastruktur di wilayah pelosok.
Rimbun menjelaskan bahwa DPRD akan mengikuti program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati oleh Bupati dan Wakil Bupati Kotim. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjalankan program-program prioritas yang paling urgent bagi masyarakat.
"Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar pemangkasan anggaran ini tidak menghambat layanan publik. Kita utamakan infrastruktur di daerah pedalaman karena menjadi keluhan selama ini. Kita perhatikan mulai dari tahun anggaran 2025, sampai kelanjutannya untuk periode 2025 2030," ujar Rimbun, Selasa, 11 Februari 2025.
DPRD Kotim tetap berkomitmen memperjuangkan pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman. Pasalnya, kondisi jalan yang rusak parah masih menjadi keluhan utama masyarakat.
"Kami memahami bahwa infrastruktur yang baik sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Karena itu, kami akan memastikan anggaran yang ada tetap digunakan secara efektif agar pembangunan tetap berjalan," tambahnya.
--page
Sebelumnya diberitakan, APBD Kotim tahun anggaran 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp141 miliar. Kebijakan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Inpres tersebut, Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) serta alokasi dana transfer ke daerah. Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk membiayai program prioritas pemerintahan Prabowo, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis. (DEWI PATMALASARI/Y)
