BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Suprayitno memberikan dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.
Suprayitno menilai kebijakan yang menekankan skala prioritas program di kementerian dan lembaga ini sebagai langkah tepat.
Ia menyebut efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, studi banding, dan alat tulis kantor (ATK).
"Saya mengakui bahwa kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaksenangan dari pihak tertentu," katanya, Rabu, 12 Februari 2025.
Namun dia berpendapat bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, menurutnya Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang cerdas dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
Pengalihan anggaran yang diefisiensikan ke program yang berdampak langsung pada rakyat dinilai sebagai keputusan yang tepat.
Suprayitno menekankan pentingnya pemimpin yang melibatkan rakyat dan memastikan rakyat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah, seperti di bidang kesehatan dan pemenuhan gizi.
Suprayitno mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak sampai menurunkan kinerja ASN dan mengganggu layanan publik. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Dampak kebijakan efisiensi anggaran ini, menurut Suprayitno, belum terlihat secara nyata, sehingga memunculkan berbagai respons dan tantangan. Namun, ia meyakini kebijakan ini akan berdampak pada roda pemerintahan di daerah.
Suprayitno menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan efisiensi anggaran.
"Saya berharap Presiden Prabowo terus mengawal kebijakan ini agar tidak hanya berhenti di atas kertas, dan implementasinya dapat berjalan sesuai harapan serta memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (PATHUR/R)
