BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) masih menunggu keputusan final terkait rasionalisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur 2025.
Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim, Mentana Dhinar Tistama menyampaikan, pihaknya belum dapat merinci langkah-langkah strategis yang akan diambil karena masih menunggu arahan dari kepala daerah.
"Kami masih menunggu keputusan terkait efisiensi anggaran di tingkat kabupaten. Jika sudah ada kepastian mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan untuk dinas kami, maka kami bisa menyusun ulang prioritas pembangunan infrastruktur di tahun 2025," ujar Mentana, Rabu, 12 Februari 2025.
Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat berimbas pada sejumlah proyek infrastruktur daerah. Karena sejumlah proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini tidak mendapat jatah atau di nolkan oleh pusat.
"Saat ini, kegiatan yang bersumber dari DAK dan DAU SG masih tertunda karena anggarannya kosong dari pusat. Ada sekitar tiga dari enam kegiatan strategis yang sudah masuk tahap lelang tetapi belum berkontrak akibat efisiensi ini. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut," jelasnya.
Selain itu, proyek yang didanai Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penundaan sesuai instruksi. Sejumlah proyek infrastruktur di Kotim yang terdampak efisiensi anggaran diantaranya, yang bersumber dari DAK yaitu, Rekonstruksi Jalan Simpang Kalang-Tumbang Kalang (Rp27 miliar), Rekonstruksi Jalan Kota Besi-Kandan Camba (Rp26 miliar), Rekonstruksi Jalan Nusantara di Desa Bapeang dengan nilai (Rp6 miliar), Pembangunan irigasi di Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (Rp1,6 miliar), dan Pembangunan jembatan di Sei Saan, Kecamatan Tualan Hulu (Rp6 miliar).
Kemudian proyek mengalami penundaan bersumber dari DBH yaitu Rekonstruksi Jalan Wana Mustika di Telaga Antang dengan nilai anggaran Rp13,8 miliar.
Pemkab Kotim tengah menyiapkan alternatif strategi, termasuk kemungkinan menggunakan sumber dana lain untuk melanjutkan proyek prioritas.
Jika tidak memungkinkan, Mentana menyebut pihaknya akan melakukan penguatan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur yang sudah ada dengan anggaran yang sudah disiapkan sementara Rp7 miliar.
"Kita masih belum tahu komposisi anggaran kita setelah nanti dilakukan rasionalisasi. Sementara ini belum ada kegiatan yang kita laksanakan kecuali untuk yang penting-penting seperti pembayaran gaji, operasional listrik, air, telepon dan internet. Kami siap tidak siap kita laksanakan kebijakan ini. Toh kita juga pernah mengalami kondisi serupa saat Covid-19," tandas Mentana. (DEWI PATMALASARI/r)
