BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meningkatkan antisipasi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat di wilayah setempat.
"Termasuk masyarakat di desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan. Di sana dibentuk forum-forum penyadaran masyarakat tentang bahaya narkoba," kata Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, Budi Santoso di Pangkalan Bun, Rabu, 12 Februari 2025.
Dia mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Kabupaten Kobar dikategorikan sebagai kawasan zona merah peredaran narkoba.
Oleh karena itu, pihaknya berharap forum-forum dialog bisa diadakan untuk bermusyawarah bersama masyarakat serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif.
"Dengan adanya kegiatan positif tentunya untuk mendorong serta memperkuat peran desa dan kelurahan dalam menjauhkan dari ancaman narkoba, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan keluarga," ungkapnya.
Dia mengatakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kobar semakin meningkat setiap harinya, sehingga Kabupaten Kobar menempati urutan ketiga peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kalteng setelah Kota Palangka Raya dan kabupaten Kotawaringin Timur.
"Ini didasarkan dari jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Faktor tingginya tingkat perekonomian di daerah ini disebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya aktivitas peredaran narkoba, karena wilayah ini menjadi sasaran empuk bagi para pengedar," katanya.
Untuk itu, pihaknya juga meningkatkan sinergi dengan BNN Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di wilayah setempat.
"Kami juga terus berupaya meningkatkan kesadaran kolektif dan peran serta semua elemen masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah kabupaten Kobar," katanya.
Budi menambahkan, upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama BNN maupun kepolisian.
"Tetapi juga tanggung jawab kita semua. Jadi, sinergi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus terus ditingkatkan," katanya.
