BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), menetapkan program penanganan stunting menjadi salah satu agenda prioritas daerah selama 2025.
"Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam memastikan program-program yang berjalan selaras dengan target nasional. Ini yang kita maksimalkan," kata Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kotawaringin Barat (Kobar) Agus Basrawiyanta di Pangkalan Bun, Kamis, 13 Februari 2025.
Dia mengatakan penanganan stunting saat ini masih menjadi fokus utama pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun berkomitmen menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan stunting.
Agus mengungkapkan belum lama ini pihaknya juga telah melaksanakan rapat koordinasi Aksi 1 Stunting (Analisis Situasi) dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Pihaknya menekankan bagaimana aksi pertama yang diikuti perwakilan OPD itu dijadikan sebagai tahapan analisis situasi untuk membantu pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan prioritas alokasi serta upaya perbaikan manajemen layanan.
"Hal ini dilakukan guna meningkatkan akses lima kelompok sasaran terhadap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif," ucapnya.
Adapun lima kelompok sasaran mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, serta remaja putri. Dengan adanya analisis situasi ini, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menentukan strategi penanganan stunting berbasis data dan kebutuhan di lapangan.
"Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program kerja untuk meningkatkan efektivitas intervensi stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat," katanya.
Kepala Bappeda Litbang Kobar Juni Gultom menambahkan penanganan kasus stunting masih menjadi prioritas nasional, sehingga pemda wajib mengimplementasikan instruksi presiden agar kasus stunting dapat ditangani dengan serius dan efektif.
"Untuk mengawali Aksi 1 ada beberapa master ansit yang harus dipenuhi yaitu data sasaran, data cakupan layanan 29 indikator, data suplai kesehatan 1, data suplai kesehatan 2, dan pemetaan program," ungkapnya.
Juni menjelaskan dalam penginputan master ansit atau instrumen penghitungan data terbanyak, terdapat pada Dinas Kesehatan, diketahui ada 379 balita masuk kategori stunting.
"Agar bisa by name by address, data ini nantinya akan disinkronkan dengan data desa/kelurahan," ujarnya.
Dia juga memberikan saran untuk inovasi stunting yaitu dengan membuat Pojok Stunting di posyandu, diantaranya dengan berjualan sayur-sayuran, ikan segar, dan buah-buahan.
"Inovasi tersebut bisa bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di daerah, sehingga program pertanian terintegrasi langsung dengan posyandu," ucapnya.
Dia mengatakan pada tahun 2025 ada 13 lokus stunting di 13 wilayah ini agar bisa dikawal dan program bisa diarahkan ke wilayah lokasi stunting.
Untuk data sementara 379 anak stunting akan dilakukan validasi dengan yang melakukan kunjungan di posyandu desa atau kelurahan.
Untuk langkah lain, kata dia, semua sepakat bahwa program kegiatan yang ada di dinas akan mengacu pada lokasi dan lokus yang ditetapkan tahun 2025.
