BORNEONEWS, Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian Anggaran 2025 diprioritaskan untuk program mendesak yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
"Kita harapkan SOPD atau dinas-dinas menyesuaikan anggaran mereka dan menyampaikannya kembali dalam rapat internal. Selanjutnya, hasil penyesuaian ini akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut," ujar Rimbun, Sabtu, 15 Februari 2025.
Dirinya ingin memastikan bahwa penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp141 miliar tidak menghambat program-program prioritas khususnya pembangunan infrastruktur di pelosok.
"Penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan cermat agar program prioritas tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terakomodir," tambahnya.
Dengan adanya efisiensi anggaran ini, DPRD berharap Pemkab Kotim dapat lebih fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, sehingga penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.
Sebelumnya diberitakan, kebijakan efisien Presiden Prabowo Subianto berdampak besar pada anggaran pembangunan infrastruktur di Kotim.
Salah satu dinas yang paling terdampak adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Penataan Ruang Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP).
Dinas ini mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp68 miliar, yang sebelumnya dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
"Beberapa proyek pembangunan fisik di dinas SDABMBKPRKP sudah selesai proses lelang, sehingga dalam rasionalisasi anggaran nanti kita akan memprioritaskan kontrak dengan pihak ketiga agar proyek-proyek ini tetap bisa dilaksanakan setelah Bupati dilantik," kata Pj Sekretaris Daerah Sanggul Lumban Gaol. (DEWI PATMALASARI/R)
