BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan bahwa gaji pegawai tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk gaji pegawai, hak pegawai itu tetap prioritas. Lebih baik kita menunda pekerjaan fisik dan lainnya daripada mengurangi hak ASN. Itu tetap prioritas utama,” kata Halikinnor, Selasa, 18 Februari 2025.
Adapun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim harus melakukan penyesuaian anggaran setelah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp141 miliar pada tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan di seluruh daerah dan kementerian.
“Memang secara nasional penghematan anggaran diberlakukan. Tidak hanya daerah saja, tetapi juga seluruh kementerian. Oleh karena itu, kita akan mengikuti dan menyesuaikan kembali program mana yang sangat prioritas,” jelasnya.
Halikinnor menekankan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan secara selektif, seperti mengurangi perjalanan dinas, rapat, dan konsultasi yang tidak mendesak. Langkah ini diharapkan memastikan efisiensi tetap tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
--page
Meski ada penghematan, pemerintah daerah tetap berkomitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Halikinnor memastikan bahwa efisiensi tidak akan menghambat proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Kita tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama bagi daerah yang sangat membutuhkannya,” tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Halikinnor mengajak DPRD Kotim untuk berkolaborasi guna memastikan visi dan misi pembangunan tetap berjalan.
“Kita, tentunya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, memiliki visi misi ke depan. Kita akan berkolaborasi dengan DPRD agar bisa menjalankan visi tersebut dengan baik,” katanya.
Halikinnor juga membandingkan situasi saat ini dengan masa awal kepemimpinannya pada 2021 di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, tantangan kali ini berbeda karena ekonomi masih berjalan, meski anggaran harus dikelola lebih efisien.
--page
“Sekarang kita hanya menghadapi efisiensi anggaran, bukan krisis seperti saat COVID-19. Ini tantangan bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan baik agar tetap bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
