BORNEONEWS, Palangka Raya - Penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil atau DBH perkebunan sawit, sumber daya alam kehutanan, dan cukai tembakau oleh Keputusan Menteri Keuangan RI No. 43/KM.7/2024 untuk tahun anggaran 2024, telah memicu kekhawatiran di kalangan petani dan pengusaha sawit di Kalimantan Tengah. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalteng, Rawing Rambang, menyatakan bahwa keputusan ini berdampak signifikan terhadap daerah, terutama dalam pengembangan kelapa sawit.
Menurut Rawing Rambang, penghentian DBH sawit sangat merugikan petani dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia.
"Dana ini sangat membantu baik untuk pengembangan infrastruktur yang menunjang berkembangnya kelapa sawit di Indonesia," kata Rawing kepada Borneonews pada Selasa, 18 Februari 2025.
Sebagai komoditi non-migas terbesar yang menghasilkan devisa bagi negara, kelapa sawit memiliki peranan penting dalam perekonomian.
Rawing juga memahami kebijakan pemerintah dalam menghentikan DBH untuk kepentingan sektor pembangunan lainnya. Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan yang cermat agar kebijakan ini tidak merugikan komoditi yang telah berkontribusi besar terhadap negara.
"Penggunaan anggaran yang efisien sangat penting, tapi lebih penting lagi penggunaan yang lebih efektif dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, Rawing mengingatkan bahwa kelapa sawit bukan hanya sekadar komoditi ekonomi, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi ribuan petani di Kalimantan Tengah. Dengan dihentikannya penyaluran DBH, banyak petani yang khawatir akan masa depan mereka.
"Kita perlu menjaga keberlangsungan usaha kelapa sawit demi kesejahteraan petani dan perkembangan daerah," tambahnya.
Sebagai upaya untuk mengatasi dampak penghentian DBH, GAPKI Cabang Kalteng berencana untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mencari solusi alternatif. Rawing berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan menemukan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kepentingan petani serta daerah.
Rawing menegaskan bahwa keberlanjutan industri kelapa sawit harus menjadi prioritas bersama.
"Kami akan terus memperjuangkan hak-hak petani dan memastikan bahwa sektor kelapa sawit tetap menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/j)
