BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol berharap kepemimpinan Halikinnor dan Irawati periode kedua atau Harati Jilid II mampu menghadapi efisiensi anggaran setelah dilantik.
"Pertama saya mengucapkan selamat kepada Bupati Kotim Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati atas pelantikan mereka untuk periode kedua, yakni masa bakti 2025-2030," ujar Gaol, Kamis, 20 Februari 2025.
Lanjutnya, menjadi Bupati di periode kedua tentu tidak perlu lagi untuk penyesuaian diri. Artinya, Bupati dan Wakil Bupati akan langsung bekerja untuk menyelesaikan program yang belum tuntas serta melaksanakan program baru yang disampaikan saat kampanye.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kotim akan terus mendorong dan mendukung program-program pemerintah daerah, terutama yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia juga menyoroti tantangan awal yang harus dihadapi oleh kepemimpinan Harati Jilid II, yakni rasionalisasi anggaran.
“Di awal kepemimpinan ini, mereka dihadapkan pada isu efisiensi anggaran. Daerah dipaksa untuk melakukan penghematan di beberapa program dan kegiatan,” katanya.
Beberapa langkah efisiensi yang perlu dilakukan antara lain pengurangan perjalanan dinas, menghindari rapat di gedung berbayar, serta pengurangan anggaran makan minum, alat tulis kantor (ATK), dan operasional kantor. Selain itu, proyek fisik bernilai besar yang masih dapat ditunda mungkin perlu dialihkan untuk memastikan anggaran tetap terkendali.
Berkurangnya dana transfer dari pusat ke Kotim sebesar Rp141 miliar ini, membuat kondisi keuangan daerah semakin menantang.
“Meski dulu kita sudah pernah mengalami pengurangan dana transfer pusat saat pandemi COVID-19, dan saat itu bisa dimaklumi. Namun, ketika kita ingin memulai kembali pembangunan besar, malah kembali mengalami pemotongan dana transfer pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sihol menduga selama ini terlalu banyak program pusat yang belum matang perencanaannya namun dilaksanakan tanpa pertimbangan kemampuan keuangan negara. Sehingga terimbas pada pemerintahan yang baru.
Sehingga dirimya mengingatkan agar program strategis pusat yang dilaksanakan di daerah seperti program makan bergizi gratis kedepan harus direncanakan dengan matang agar tidak mengganggu pembangunan daerah. (DEWI PATMALASARI/H)
