BORNEONEWS, Palangka Raya – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Suprayitno, menyoroti sejumlah prioritas yang perlu dijalankan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dalam 100 hari kerja pertamanya.
Suprayitno menekankan pentingnya melanjutkan tata kelola kota, khususnya penataan infrastruktur dan irigasi, ia menilai penataan irigasi di Palangka Raya sangat mendesak mengingat permasalahan ini telah berlangsung lama dan belum terselesaikan dengan baik.
"Perbaikan infrastruktur jalan dan sarana publik lainnya juga perlu menjadi prioritas mengingat masih banyaknya kondisi jalan dan sarana publik yang perlu ditingkatkan," ungkapnya, Jumat, 21 Februari 2025.
Suprayitno melihat latar belakang Fairid Naparin sebagai birokrat menjadi keuntungan tersendiri. Hal ini memudahkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mempercepat pembangunan. Keuntungan ini harus dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, Suprayitno menyarankan agar program 100 hari kerja Wali Kota Palangka Raya selaras dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Palangka Raya perlu menjadi perhatian dan dimasukkan ke dalam agenda 100 hari kerja.
--page
Suprayitno juga mengingatkan pentingnya memperhatikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik di Palangka Raya.
Secara keseluruhan, Suprayitno berharap 100 hari kerja Wali Kota Palangka Raya dapat menjadi momentum untuk memulai berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak sangat penting untuk mencapai keberhasilan tersebut," pungkasnya. (PATHUR/y)
