BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Hafid menampung sejumlah usulan pembangunan saat melaksanakan reses di Sekretariat Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kotawaringin Timur (Kotim), Senin, 24 Februari 2025.
"Kami siap memperjuangkan semua usulan yang disampaikan sepanjang itu berada dalam kewenangan kami di DPRD. Untuk rehabilitasi sekretariat dan pembangunan sekolah, bisa dilakukan secara bertahap hingga mencapai kondisi yang ideal," kata Hafid.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Hafid menyerap berbagai aspirasi dari pengurus Muhammadiyah Kotim, seperti renovasi gedung sekretariat, lanjutan pembangunan sekolah dasar (SD), pengembangan perekonomian, serta pendampingan masyarakat desa.
Lanjutnya, keberadaan gedung sekretariat yang representatif sebagai pusat kegiatan organisasi, tempat berkumpul, berdiskusi, dan menyusun strategi untuk kemajuan Muhammadiyah di Kotim memang sangat penting. Sehingga dirinya berupaya mengusulkan renovasi tersebut.
"Segala aspirasi yang disampaikan akan kami kawal dan perjuangkan di tingkat provinsi," tutup anggota dewan dari Partai Amanat Nasional atau PAN ini.
Ketua Muhammadiyah Kotim, Livenur Hasby, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Abdul Hafid dan berharap kunjungan tersebut dapat menjadi jembatan aspirasi Muhammadiyah daerah ke pemerintah provinsi.
"Kami berharap kunjungan ini membawa manfaat dan memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah di tingkat provinsi," kata Livenur.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Muhammadiyah Kotim, Akhmad Taufik, mengungkapkan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sudah lama mengupayakan rehabilitasi kantor sekretariat yang belum mendapatkan renovasi permanen selama hampir 15 tahun.
"Beberapa bagian gedung mengalami kerusakan, seperti atap bocor, plafon rusak, dan lantai yang terlalu rendah. Kami berharap usulan ini bisa diperjuangkan di tingkat provinsi," jelas Taufik.
Di akhir kunjungan, Muhammadiyah Kotim menyerahkan proposal pembangunan kepada Abdul Hafid dengan harapan agar aspirasi mereka bisa diperjuangkan dalam pembahasan anggaran 2026 atau melalui APBD Perubahan 2025. (DEWI PATMALASARI/j)
