BORNEONEWS, Sampit – Bank Indonesia Kalimantan Tengah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk terjun ke sektor pengelolaan pangan. Langkah ini dinilai strategis dalam mengendalikan inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pangan di daerah.
Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias, menyatakan bahwa pengembangan BUMD di bidang pangan memiliki potensi besar.
"Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan BUMD pangan mampu mengendalikan harga, terutama komoditas di luar jangkauan Bulog," ujarnya di Sampit.
Itu ia ungkapkan saat dirinya menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi jelang Ramadan di Kabupaten Kotim, Senin (24 Februari 2025) .
BI menginisiasi diskusi untuk mengoptimalkan BUMD yang sudah ada, tanpa perlu membentuk BUMD baru. BUMD Kotim disarankan melakukan studi banding ke daerah lain yang sukses dalam pengelolaan pangan.
Pemanfaatan teknologi pertanian modern, seperti digital farming, untuk komoditas hortikultura juga direkomendasikan.
"Ini diharapkan menambah pasokan komoditas pemicu inflasi. Sekalipun ada tantangan yang harus dihadapi, namun optimistis sinergi dan kolaborasi akan mewujudkan pengelolaan pangan oleh BUMD," tuturnya.
Pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memodifikasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas pangan. Pemetaan kondisi pada 2025 dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penahan inflasi. Ketidakstabilan global diakui sebagai salah satu faktor pendorong inflasi, sehingga antisipasi bersama diperlukan.
"Kami mendorong pembentukan badan usaha yang mengelola komoditas di luar kewenangan Bulog," tegas.
Selain itu, pihaknyajuga menyoroti pentingnya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Antisipasi terhadap cuaca ekstrem diperlukan untuk mencegah gangguan arus barang dan jasa. Kerja sama antardaerah juga didorong untuk kelancaran pasokan pangan, mengingat Kotim sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
"Kami juga mendorong optimalisasi penanaman bawang merah dan melihat kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk intervensi yang lebih optimal," pungkas Yuliansah Andrias. (DEVIANA/)
