BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mengungkapkan dua penyebab utama turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit secara drastis pada 2025.
“Di 2024, pertumbuhan di bidang pertanian, khususnya perkebunan, tercatat minus 0,19%. Melihat angka ini, wajar jika DBH sawit kita ikut turun,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim, Alang Arianto, Rabu, 26 Februari 2025.
Kotim dikenal sebagai daerah dengan lahan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Tengah, mencapai hampir 460.000 hektare. Namun, meski memiliki lahan yang luas, produksi sawit menghadapi tantangan serius.
Alang menjelaskan, pada 2023, Kotim menerima DBH sawit sebesar Rp46 miliar. Angka ini turun menjadi Rp41 miliar pada 2024 dan kembali anjlok drastis menjadi hanya Rp16 miliar pada 2025 atau lebih dari setengah pengurangan.
Ia menyebut dua faktor utama yang menjadi penyebab penurunan tersebut. Pertama saat ini banyak perusahaan kelapa sawit di Kotim melakukan replanting atau peremajaan tanaman dalam skala besar. Proses ini membuat produksi sawit menurun karena tanaman yang baru ditanam belum menghasilkan.
Kedua, konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat juga menjadi kendala serius. Adanya pemortalan dan klaim lahan membuat perusahaan tidak bisa memanen kelapa sawit, sehingga produksi pun berkurang.
Alang menegaskan bahwa DBH sawit dihitung berdasarkan hasil produksi perkebunan, bukan dari luas Hak Guna Usaha (HGU). Oleh karena itu, setiap gangguan yang memengaruhi produksi akan berdampak langsung pada jumlah DBH yang diterima daerah.
“Bidang pertanian, khususnya perkebunan sawit, menjadi tumpuan utama Kotim. Hampir 60-70 persen perekonomian daerah bergantung pada sektor ini, meskipun ada juga kontribusi dari sektor pertambangan,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
