BORNEONEWS, Palangka Raya - Kasus korupsi impor minyak mentah yang melibatkan petinggi Pertamina menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia. Modus korupsi yang terungkap, seperti pengubahan kualitas BBM dan penolakan pengolahan minyak mentah dalam negeri, telah menyebabkan Pertamina harus mengimpor minyak mentah, meningkatkan biaya dan harga BBM.
Hal ini berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional dan program pengendalian harga energi, salah satu modus yang digunakan para tersangka adalah meningkatkan kualitas BBM dari Pertalite (Ron 90) menjadi Pertamax (Ron 92).
Modus lainnya melibatkan penolakan minyak mentah produksi dalam negeri dengan alasan kualitas yang tidak sesuai, memaksa Pertamina untuk mengimpor minyak mentah. Praktik koruptif ini mengakibatkan pembengkakan biaya dan markup harga, yang akhirnya membebani masyarakat.
Pengamat ekonomi dari Universitas Palangka Raya (UPR), Fitria Husnatarina, menilai kebocoran dan markup harga akibat korupsi ini memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian.
"Kerugian negara akibat korupsi pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui pajak, hal ini juga berdampak pada penghematan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembelian BBM impor," katanya, Kamis, 27 Februari 2025.
Fitria Husnatarina juga menyoroti pentingnya transparansi dan perbaikan sistem informasi manajemen di BUMN, khususnya Pertamina, untuk mencegah korupsi. Ia menambahkan bahwa kredibilitas dan integritas dalam pengelolaan energi sebagai barang publik sangat krusial.
Sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik di BUMN juga diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Lebih lanjut, Fitria menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola minyak mentah yang lebih transparan dan efisien. Penerapan good corporate governance (GCG) yang baik menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah korupsi di sektor energi. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah kerugian yang lebih besar dan melindungi kepentingan masyarakat.
Kesimpulannya, kasus korupsi Pertamina ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan GCG yang kuat di BUMN. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membebani masyarakat luas.
"Perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang," pungkasnya. (PATHUR/j)
