BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) terus menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Melalui kegiatan reses yang dilaksanakan pada 17-21 Februari 2025, DPRD Kotim menampung berbagai masukan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
"Ada beberapa hal yang sering dikeluhkan masyarakat. Pengaduan ini datang melalui media sosial, surat resmi, dan kunjungan lapangan. Berdasarkan hasil reses, ada 9 poin utama keluhan masyarakat yang menjadi perhatian serius," kata Ketua DPRD Kotim, Rimbun, Kamis, 27 Februari 2025.
Pengaduan tersebut pertama masyarakat mengeluhkan belum meratanya pembangunan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil. Kemudian terkait peningkatan infrastruktur jalan, embatan, dan drainase.
"Fasilitas infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan kelancaran perekonomian," tambahnya.
Ketiga terkait pemerataan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kekurangan guru dan tenaga medis di daerah tertentu membuat layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal.
Keempat terkait sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan sekolah, rumah guru, dan fasilitas penunjang lainnya masih menjadi kebutuhan yang banyak disuarakan.
Kelima masyarakat meminta perhatian lebih pada pembangunan dan renovasi rumah ibadah agar kegiatan keagamaan berjalan dengan nyaman.
Kemudian masukkan meminta pembangunan puskesmas, perumahan dinas dokter, bidan, perawat, serta penyediaan alat medis menjadi sorotan penting.
Selain itu, masyarakat mengkhawatirkan maraknya peredaran narkoba dan berharap adanya upaya penanggulangan yang lebih serius.
"Tingginya angka pengangguran menjadi tantangan yang perlu segera diatasi dengan membuka lebih banyak peluang kerja. Yang terakhir persoalan agraria dan sengketa tanah masih menjadi konflik yang sering terjadi dan membutuhkan penyelesaian cepat," tambahnya.
Semua keluhan tersebut akan dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna II pada 24 Februari 2025. Harapannya, program prioritas ini dapat diwujudkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Tidak ada yang mustahil jika kita bersama-sama berusaha dan bekerja secara maksimal, baik dalam perencanaan maupun penganggaran. Kami berharap pembangunan di Kotim semakin merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
