BORNEONEWS, Sampit — Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Sihol Parningotan Lumban Gaol, menegaskan bahwa anggaran pokok pikiran (pokir) dewan memiliki peran krusial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Meski saat ini pemerintah pusat menginstruksikan efisiensi anggaran, Gaol berpendapat bahwa pemangkasan anggaran pokir seharusnya tidak terjadi karena dana ini menyentuh langsung kebutuhan warga di setiap daerah pemilihan (dapil).
"Efisiensi anggaran sebaiknya diterapkan pada kegiatan yang tidak mendesak. Sementara anggaran pokir DPRD ini justru berkaitan langsung dengan aspirasi masyarakat," ujar Gaol, Jumat, 28 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa anggaran pokir merupakan hasil diskusi dan masukan yang sejalan dengan tujuan efisiensi pemerintah pusat. Dana ini digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti mendukung kelompok peternakan, perikanan, pertanian, dan UMKM di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Dapil 1. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Gaol menyoroti bahwa anggaran pokir DPRD Kotim seharusnya tidak terpengaruh efisiensi dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp 141 miliar. Menurutnya, dana pokir Rp 2 miliar per anggota DPRD masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang penduduknya lebih sedikit daripada Kotim.
--page
"Jika kita bandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim sekitar Rp 300 miliar, total anggaran pokir sebesar Rp 80 miliar itu masih sangat wajar. Apalagi dana ini digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat," jelas Gaol.
Ia juga mengingatkan bahwa jika anggaran pokir DPRD dipangkas di bawah Rp 2 miliar, banyak program usulan masyarakat yang berpotensi dicoret. Hal ini bisa berdampak negatif karena DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tugas memperjuangkan kepentingan masyarakat. (DEWI PATMALASARI/Y)
